Masrul: Lewat Pendekatan DPPM Diharapkab Dapat Tingkatkan Angka Keberhasilan Pengobatan TBC

 
Foto: Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Masrul Kasmy.

Lancang Kuning, PEKANBARU - Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Masrul Kasmy mengatakan, pada saat ini masih terdapat sekitar 54 persen kasus TBC yang belum tercatat dan hal ini disebabkan pola masyarakat yang berobat ke fasilitas layanan swasta.

"Ini salah satu problem bagi kita, kenapa masyarakat tidak memakai fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah? Berarti ada sesuatu yang belum ditingkatkan. Menurut saya bagaimana upaya - upaya secara sistemik dan berkolaborasi diantara kita semua," katanya.

Sebagai informasi, dalam meningkatkan upaya temuan kasus TBC baik dari fasilitas layanan pemerintah maupun swasta, Pemerintah Indonesia melakukan upaya pendekatan District-based Publik Private Mix (DPPM) yaitu dengan melibatkan semua fasilitas layanan kesehatan pemerintah dan swasta untuk meningkatkan akses layanan yang bermutu yang berpihak pada pasien.

"Melalui pendekatan DPPM tentunya kita harap dapat meningkatkan upaya penemuan kasus, notifikasi dan angka keberhasilan pengobatan TBC," ujar Masrul Kasmy pada saat membuka secara resmi kegiatan pertemuan komunitas dengan pemangku kepentingan untuk rencana operasional pelibatan komunitas dalam mendukung implementasi jejaring DPPM di Provinsi Riau yang berlangsung di Hotel Premiere Pekanbaru, Selasa (21/06/2022).

Pihaknya juga menjelaskan berdasarkan strategi implementasi DPPM dalam Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Tahun 2020 - 2024 terdapat satu dari tujuh strategi yang menyebutkan keterlibatan organisasi masyarakat. Strategi tersebut adalah membangun jejaring antara layanan kesehatan swasta dengan organisasi masyarakat.

"Sehingga yang sangat berperan dalam penanggulangan ini tentunya masyarakat dan pihak terkait dengan melakukan upaya yang secara efektif didorong oleh lembaga - lembaga seperti Lembaga Konsorsium Penabulu dan Stof TB Partnership Indonesia sebagai principal recipient TB komunitas dengan dukungan global Fund," jelasnya.

Lebih lanjut, Masrul Kasmy mengungkapkan bahwa pengelolaan komunitas ditingkat provinsi dilakukan oleh Sub Recipient (SB) dan untuk provinsi Riau dikenal dengan PKBI Riau sebagai SR TB Komunitas. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah lama bergabung dengan PKBI ini tetapi karena telah banyak waktu yang telah terlewatkan baru bisa pada saat ini pihaknya bersama - sama untuk mendukung upaya yang telah dilakukan oleh PKBI Riau.

"Saya kira kita akan lebih banyak mempromosikan berbagai hal yang berkaitan dengan upaya penanangan seperti keterlibatan stakeholder atau pemangku kepentingan utama. Contohnya kita bisa mengadakan forum diskusi yang menghadirkan Pak Gubernur," ungkap Masrul Kasmy.

Oleh sebab itu, ia menyatakan bahwa kegiatan pertemuan komunitas dengan pemangku kepentingan ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan dengan baik yang arahnya sudah sampai kepada pengambil kebijakan sehingga nantinya ada diskusi dengan pimpinan daerah termasuk bupati/walikota terkait bagaimana strategi penanganan yang baik.

"Kita tentunya harus banyak speak up dan mempromosikan hal ini dengan baik, karena jika tidak dipromosikan tentu saja tidak akan ada yang tau kondisi saat ini," imbuhnya.