Prabowo Ingin Bangun Infrastruktur Tanpa Utang, Ini Kata Sri Mulyani

Foto: Sri Mulyani

LancangKuning.Com, JAKARTA - Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjanji akan membangun infrastruktur tanpa membebani anggaran dengan utang. Hal itu dilakukan apabila dirinya diamanahkan menjadi orang nomor satu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik upaya dan rencana yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 02 tersebut. Menurutnya, langkah yang diambil itu tentu akan berdampak pada meningkatnya perekonomian di Indonesia.

"Kalau Pak Prabowo sebagai kontestan juga memiliki komitmen seperti itu, berarti juga akan meningkatkan confidence terhadap ekonomi Indonesia. karena berarti dalam hal ini, Oh Indonesia memiliki kandidat kandidat Presiden yang semuanya menginginkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) nya sehat dan sustainable," kata Sri Mulyani saat ditemui ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (10/12).

Sri Mulyani menyampaikan, rencana yang ingin direalisasikan tersebut sebetulnya sudah dijalankan oleh pemerintah Jokowi-JK. Di mana, dalam membangun infrastruktur pemerintah tidak hanya mengandalkan utang saja, namun ada beberapa skema khusus dalam pembangunan infrastruktur, termasuk dengan melibatkan pihak swasta.

"Kita sudah juga melakukan beberapa hal apakah itu menggunakan pure (murni) APBN apakah APBN, APBD, tadi juga DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dan kita juga gunakan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Bahkan, Bappenas punya PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah). Jadi itu semua adalah mekanisme yang dikatakan kalau menggunakan ekuitas, maka itu tidak melakukan melalui utang," papar Sri Mulyani, dilansir dari Merdeka.

Sri Mulyani menambahkan, keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur juga perlu dipikirkan. Sebab, ada berbagai permintaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Misalnya saja, apabila proyek infrastruktur tidak menguntungkan maka harus ada jaminan pemerintah untuk diberikan.

Kemudian, pertimbangan lainnya adalah apabila pihak swasta menganggap proyek itu menarik, tapi tidak memiliki arus pendapatan yang cukup untuk membayar kembali ekuitasnya, maka pihak swasta akan meminta availability of payment.

"Jadi artinya kita menyiapkan banyak sekali mekanisme. Poin saya itu ide yang baik, kita hargai, dan itu akan menimbulkan banyak sekali kemungkinan kemungkinan financing yang memang suatu kebutuhan kita," pungkasnya. (LKC)