Wakil Rakyat Inhu: Ingin Bantuan UMKM, Pelaku Usaha Didata Desa

Foto: Dodi Irawan, Ketua Komisi II DPRD Inhu
 

Lancang Kuning, INHU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhu, Riau hingga kini pada Kamis (24/6), terus lakukan pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 bersama masing-masing satker yang ada di Pemkab Inhu.

Seperti halnya dilakukan Komisi II DPRD Inhu bersama Dinas Koperasi UMKM, Rabu (23/6) kemarin. Kata Dodi Irawan, selaku Ketua Komisi II DPRD Inhu kepada awak media usai rapat berharap kepada aparat pemerintah desa agar proaktif melakukan update data warga yang memiliki usaha supaya bantuan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah pusat tepat sasaran.

" Dari keterangan pihak dinas, proses input data penerima bantuan itu dari desa, kecamatan sampai ke OPD. Selanjutnya pihak dinas mengirimkan data tersebut ke provinsi," ujarnya. 

Berdasarkan informasi yang diterima Dodi, masih masih ada pelaku usaha yang belum mendapat bantuan UKMK dari pusat tersebut akibat keterbatasan masyarakat.

" Jangan ada tebang pilih dalam penyalurannya agar sasaran BPUM UMKM untuk memajukan usaha kecil masyarakat bisa terwujud," timpalnya.

Aparat desa yang ada di 14 kecamatan Inhu diharapkan mempermudah pelaku usaha saat mendaftar agar mendapat bantuan. 

Menurut Dodi, dari paparan Dinas Koperasi tadi, di tahun 2021 ini ada sebanyak 19.060 penerima batuan. Tahapannya, sebagian sudah disalurkan pemerintah pusat melalui rekening BRI pelaku usaha sebesar Rp 1,2 juta. 

Jumlah besaran yang diterima pelaku usaha tahun ini turun dibandingkan tahun 2020 lalu, pada saat itu masing-masing pelaku usaha menerima bantuan sebesar Rp 2,4 juta dan penerima mencapai 14.545 UMKM. (Dan)