Jalur Sepeda Permanen Bikinan Anies Mau Dibongkar, Pakar Sarankan Ini

Foto: Jalur sepeda di Jakarta. (VIVA/M Ali Wafa)

 

Lancang Kuning – Jalur sepeda permanan di Jalan Sudirman-Thamrin Jakarta diusulkan dibongkar sehingga menjadi perdebatan publik. Namun, usulan ini disetujui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Terkait itu, pakar tata kota, Nirwono Joga menilai jalur sepeda permanen era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak efektif. Maka itu, ia menyarankan agar pagar pembatas jalur sepeda permanen tersebut dibongkar.

 

“Pagar pembatas permanen memang sebaiknya dibongkar, karena tidak efektif dan pemborosan anggaran. Lebih baik digunakan untuk membangun infrastruktur pesepeda secara menyeluruh,” kata Nirwono saat dihubungi VIVA pada Minggu, 20 Juni 2021.

Menurut dia, pembangunan jalur sepeda harus disesuaikan dengan konsidi lebar jalan. Ia pun merincikan dengan urutan bike path seperti jalur khusus sepeda idealnya seperti di KBT. Lalu, bike lane yaitu lajur sepeda seperti yang sudah banyak dibangun di Jakarta. Kemudian, bike route yakni rute sepeda yang hanya berupa rambu dan marka di titik-titik persimpanan jalan.

“Di sesuaikan dengan lebar jalan, semakin lebar semakin baik dengan urutan bike route (sempit), bike lane (sedang), bike path (lebar)," jelasnya.

Pun, ia bilang jalur sepeda yang sudah ada sepanjang 63 kilometer itu awal yang bagus dari target 500 kilometer ke depan. Namun, pembangunan pagar pembatas permanen seperti jalur sepeda Sudirman-Thamrin tidak diperlukan.

“Lebih baik dananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur pesepeda. Infrastruktur pesepeda wajib dibangun di dalam kota ramah sepeda, meliputi jalur/lakur/rute sepeda, rambu marka, bengkel dan toko asesoris, parkir, ruang ganti bagi pesepeda,” tutur pengajar Universitas Trisakti tersebut.

Nirwono menyampaikan alasannya jalur sepeda sebenarnya tidak perlu dibuat pagar pembatas permanen. Salah satunya, tidak efektif karena banyak pengendara motor yang menerobos masuk. Sementara, belum mampu menarik pesepeda umum untuk menggunakannya.

“Dan, pemborosan anggaran (meskipun tidak memakai APBD). Jalur sepeda di Sudirman-Thamrin sejak awal dalam penyusunan rencana induk tahun 2009, tidak ada rencana pembangunan pagar permanen jalur sepeda,” ujarnya.

Polemik pembongkaran jalur permanen sepeda di Sudirman-Thamrin awalnya dicetuskan Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Dia menyampaikan demikian saat rapat dengar pendapat dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo di gedung DPR pada Rabu, 16 Juni 2021.

Sahroni menilai jalur sepeda terkesan membuat diskriminasi pengguna jalan. Ia menekankan dengan pembongkaran jalur sepeda maka semua pelaku jalan bisa menggunakan area itu.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut," kata Sahroni, dilansir LKC dari Viva.co.id

Menanggapi usulan Sahroni, Sigit setuju dengan usulan membongkar jalur sepeda. Dia menekankan pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI.

"Kami setuju masalah yang permanen itu dibongkar saja," ujar Sigit yang juga mantan Kapolda Banten itu. (LK)