Asosiasi Kecam Penangkapan Wartawan oleh Militer Myanmar

Foto: Ilustrasi. Asosiasi jurnalis mengecam dan menuntut pembebasan jurnalis yang ditangkap oleh militer Myanmar saat meliput kudeta (AP Photo)

Lancang Kuning -- Asosiasi Jurnalis Profesional Amerika Serikat (The Society of Professional Journalists) mengecam penangkapan wartawan yang terjadi ketika mereka tengah meliput aksi kudeta militer Myanmar.

Sebelumnya, mereka sudah meminta Myanmar untuk membebaskan jurnalis Associated Pres Thein Zaw dan lima orang lainnya.

Thein Zaw ditangkap pada 27 Februari saat meliput protes terhadap kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.

Sebuah video penangkapan menunjukkan bahwa Zaw dikepung dan ditahan. Pihak AP sendiri telah meminta pembebasannya.

Pihak berwenang menuduh Thein Zaw dan jurnalis lainnya melanggar undang-undang ketertiban umum yang dapat membuat mereka dipenjara hingga tiga tahun.

"Para jurnalis itu, seperti semua jurnalis, sedang melakukan tugasnya, dan tidak boleh dihukum karenanya. Bagian mana dari 'jurnalisme bukan kejahatan' yang tidak didapat oleh pejabat pemerintah? " Presiden SPJ Nasional Matthew Hall mengatakan dalam sebuah pernyataan seperti dikutip AP.

Organisasi jurnalisme tertua di negara itu juga meminta lembaga penegak hukum AS untuk membatalkan dakwaan terhadap jurnalis yang ditahan saat melakukan pekerjaan mereka ketika meliput aksi protes Black Lives Matter.

"Kami mendesak semua orang Amerika untuk bergabung dengan kami dalam kampanye untuk mengecam pejabat publik bahwa jurnalisme bukan kejahatan," kata salah satu anggota organisasi yang berbasis di Indianapolis dalam sebuah pernyataan.

"Kami meminta lembaga penegak hukum di AS untuk mencabut tuntutan terhadap jurnalis mana pun yang ditahan saat melakukan pekerjaan mereka, dan kami meminta pemerintahan Biden untuk secara terbuka membuat pernyataan yang sama sebagai dukungan," tambahnya.

 

Kudeta Myanmar

Sebelumnya, lebih dari 100 aparat kepolisian Myanmar juga dilaporkan turun ke jalan bergabung dalam demonstrasi menentang pemerintahan junta militer.

Media lokal independen, Irrawaddy, melaporkan setiap hari sejak awal Februari, personel polisi, termasuk beberapa perwira berpangkat tinggi di kota-kota besar di Myanmar, telah bergabung dengan gerakan anti-junta militer nasional.

Salah satunya, Kolonel Polisi Tin Min Tun dari Departemen Kepolisian Yangon menjadi polisi dengan jabatan tinggi pertama yang bergabung dengan massa pembangkangan sipil terhadap junta militer sejauh ini.

Dalam rekaman video demonstrasi awal pekan ini, Tin Min Tun, mengatakan dia harus berkorban mendukung gerakan pembangkangan sipil karena tak ingin bekerja pada junta militer.

"Saya tidak ingin mengabdi pada rezim militer," kata Tin Min Tun yang telah 31 tahun menjadi polisi.

Tin Min Tun mengatakan seluruh aparat kepolisian saat ini telah disalahgunakan oleh rezim militer Myanmar.

Junior Tin Min Tun, Kyaw Lin Oo, juga merasakan hal serupa. Di laman Facebooknya, Kyaw Lin Oo mengatakan dia akan menyesal di masa depan jika tidak melakukan apa yang dia tahu harus dilakukan.

"Memiliki loyalitas kepada masyarakat daripada kepolisian karena masyarakat adalah yang utama," kata Kyaw Lin Oo seperti dikutip media lokal independen, Irrawaddy.

Di Naypyitaw, lebih dari 70 anggota polisi telah bergabung dengan gerakan anti-kudeta untuk menentang kekuasaan militer.

Tak hanya polisi dan masyarakat sipil, petugas medis, dokter, hingga pegawai negeri sipil juga telah melangsungkan mogok kerja dan bergabung dalam demonstrasi anti-kudeta yang semakin meluas di Myanmar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan lebih dari 50 orang tewas akibat bentrokan antara pedemo anti-junta militer dan aparat sejak kudeta berlangsung pada 1 Februari lalu.