Buka Musrenbangcam Taphul, Ini Harapan Bupati Kampar

Foto: Istimewa

Lancang Kuning, KAMPAR - Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto berharap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tapung Hulu ini menjadi wadah tempat bermusyawarah untuk membahas dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

“Memang di kecamatan Tapung Hulu secara keseluruhan dari sisi infrastruktur sangat belum memadai, maka dari itu pemerintah daerah akan memperhatikan dengan mengacu kepadaa program-program yang sudah ditetapkan," ucap Catur saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022 Kecamatan Tapung Hulu, bertempat di Sultan Cafe,  kecamatan Tapung Hulu, kabupaten Kampar, Selasa (23/02/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Catur menjelaskan walaupun dimasa Pandemi Covid-19 ini tidak mengesampingkan kelangsung kelanjutan adanya pembangunan infrastuktur.

"Disisi lain juga kita juga fokus kepada penanganan, penanggulangan dampak dari Covid-19 dan ini kita bagi secara proporsional sehingga masyarakat merasa dipedulikan dan tidak ada lagi kesenjangan. Hal ini, karena dalam memimpin suatu daerah kita harus meningkatkan kepedulian sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan," jelasnya.

Menurut Catur, bahwa wilayah Tapung Raya ini merupakan penghasil sumber daya yang melimpah, penghasil minyak bumi, yang tentu hasilnya diserahkan ke negara, selebihnya dengan porsi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kembali ke daerah.

“Tapung Raya juga penyumbang PAD salah satunya retribusi, pajaknya banyak yang disetor, harapannya dari APBD tentu ada porsi secara proporsional untuk wilayah Tapung Raya, ini harus menjadi perhatian kita bersama di pemerintah daerah sehingga tidak ada ketimpangan," sebutnya.

Lanjut Catur, bahwa saat ini pemerintah daerah berorientasi kepada bagaimana pembangunan itu proposional dan merata, dirasakan masyarakat yang paling bawah. 

Berkenaan dengan itu pula, tentu saja harus diselaraskan dengan arah kebijakan prioritas kebijakan pembangunan daerah, berdasar Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022, dan telah disesuaikan dengan prioritas nasional dan provinsi Riau di masa Pandemi Covid-19 maka tema pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2022 diarahkan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan jaringan sosial masyarakat dalam menjalankan kehidupan normal yang Baru dengan fokus pada peningkatan efisiensi pembangunan dan produktivitas masyarakat yang berbasis pada pengembangan pertanian, Industri, Parawisata dan investasi.

Selain itu juga memperkuat sistem kesehatan daerah, pengembangan Sumber Daya Manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing, pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi, pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dengan prioritas adalah pemulihan dampak Pandemi Covid-19 secara berkelanjutan sesuai dengan tatanan kehidupan normal baru, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan, membangkitkan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan hidup, peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.

Berkaitan isu pembangunan, Bupati Kampar menjelaskan bahwa disetiap daerah tentu berbeda, saat ini masih seputar peningkatan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan.

“Namun saat ini kita sama-sama tahu bahwa kita berada ditengah-tengah Pandemi Covid-19, banyak hal, banyak bidang, banyak sektor yang terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19 oleh karena itu bagaimana kita mewujudkan program yang nantinya yang bisa menanggulangi adanya dampak Covid-19," paparnya.

Bupati Kampar berharap aparatur desa hendaknya lebih fokus menggiring program-program yang berkenaan dengan dampak Covid-19.

Sebelumnya, Bupati Kampar mengatakan kegiatan ini tentu mengacu kepada peraturan pemerintah dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang ada, musrenbang kali ini akan di danai oleh APBD Tahun 2022.

“Kalau tahun 2021 sedang berproses atau berjalan, untuk tahun 2022, saat inilah bapak ibu membahas, yang di awal dari tingkat desa dilanjutkan dengan tingkat kecamatan kemudian dibahas di tingkat Kabupaten," pungkasnya.