DPD KNPI Meranti Dukung Penuh DPP Pusat 'Bungkam' Abu Janda
Foto: Keterangan foto Ketua DPP KNPI Haris Pertama baju biru dan Ketua DPD KNPI kabupaten kepulauan Meranti Rudi Tanjung baju putih
Lancang Kuning, MERANTI - Beberapa hari terakhir publik dihebohkan dengan cuitan Abu Janda terhadap Natalius Pigai. Betapa tidak, abu janda membuat cuitan tentang evolusi yang ditujukan kepada natalius pigai, hal ini dilihat sebagai bentuk rasis yang justru akan menyulut perpecahan sebagai bangsa yang beragam.
Sebagaimana diketahui bahwa hal ini memancing reaksi masyarakat Papua atas ketidaknyamanan akibat cuitanya abu janda.
Sontak hal ini membuat sejumlah aktivis Pemuda Indonesia berang, tidak terkecuali juga Ketua DPD KNPI Meranti Bung Rudi Tanjung. Pernyataan abu janda ini sangat tidak elok dan bertentangan dengan etika budaya asli Indonesia yang sangat menghormati keberagaman sebagai Bangsa yang majemuk.
DPD KNPI Meranti mendukung penuh langkah hukum yang dilakukan oleh jajaran DPP KNPI yang talh melaporkan abu janda ke Bareskrim MABES POLRI, agar yang bersangkutan benar-benar mendapatkan pelajaran supaya kedepan tidak asal mengeluarkan kata-kata yang bisa melukai sesama saudara sebangsa.
Kemudian kita dari DPD KNPI Meranti juga mendukung penuh Kepolisian Republik Indonesia dalam menyelesaikan kasus ini agar kedepan bisa menjadi pelajaran bagi oknum-oknum tertentu yang selama ini sering mendengugkan issue SARA, RASIS, dan selalu membuat ujaran kebencian ditengah-tengah masyarakat maupun melalui media sosial.
Rudi Tanjung juga akan melakuakan hal serupa seperti yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP KNPI Bung Haris Pertama bilamana kasus Sara, Rasis, dan ujaran kebencian terjadi di Negeri yang berjuluk Kota Sagu yang kaya akan keberagaman ini. karena bagi kita sebagai Pemuda, menjaga keutuhan bangsa ini jauh lebih penting daripada sekedar merusaknya, menjaga kerukunan hidup bermasyarakat jauh lebih penting daripada menyelesaikan peperangan saudara sebangsa.
Saya tidak akan pandang bulu, karena tidak ada manusia di Indonesia yang kebal hukum, bahkan sekelas pejabat negara pun jika ia bersalah dimata hukum ya harus dihukum. Pungkas Rudi Tanjung mengakhiri. (LK/Das)
