KPK Ungkap Modus Korupsi di Bank Pembangunan Daerah

Foto: Gedung KPK 

Lancang Kuning, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Hal itu demi meningkatkan peran BPD dalam mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah. Di sisi lain, pegawai dan korporasi BPD juga rentan menjadi subjek tindak pidana korupsi. 

Baca juga: Makanan Khas Pekanbaru

“Sumber dana korupsi di BPD di antaranya adalah asuransi, baik kredit maupun cash in transit, kredit fiktif, dan fee agar dana bagi hasil atau dana alokasi khusus tidak ditempatkan di bank lain,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Jumat 2 Oktober 2020, dilansir dari Viva.co.id

Baca juga: Tempat Wisata di Riau

Modus korupsi di BPD, kata Alex, umumnya terkait pengadaan barang dan jasa dengan melakukan rekayasa lelang, mark up, praktik arisan proyek dan pemufakatan jahat dengan rekanan.

Baca juga: Tentara Bayaran Iran Serang Pasukan Amerika, 7 Orang Tewas Mengenaskan

Selain itu suap dalam penganggaran, dan gratifikasi. Modus-modus korupsi yang menurut Alex juga kerap ditemukan dalam perusahaan-perusahaan BUMN maupun BUMD.

Alex juga mengingatkan, potensi meningkatnya kerawanan korupsi di BPD pada masa pilkada saat ini. Menurutnya ada lebih dari 30 persen petahana yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada serentak di 270 daerah. 

Baca juga: Penasihat Trump Positif Corona, Sempat Dampingi Debat Capres

Tingginya biaya politik yang harus disiapkan calon dan posisi petahana sebagai pihak yang terkait dengan BPD sebagai pemegang saham. Tidak menutup kemungkinan BPD akan dimintai kontribusi baik secara sukarela maupun dengan sedikit paksaan.

Jika hal itu terjadi, Alex meminta, agar tak ragu untuk melaporkan kepada penegak hukum. “Semua pegawai yang bekerja di perbankan, harus mempunyai integritas yang tinggi,” ujarnya. 

Ia mencontohkan, dalam pemberian kredit sering kali terjadi gratifikasi dari debitur kepada pegawai. Dampaknya di masa depan pegawai tersebut akan segan jika debitur mengalami kredit macet. 

Karenanya, Alex meminta dibuatkan regulasi tegas yang melarang pegawai menerima sesuatu. Selain itu, BPD dapat menggunakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai sarana untuk memonitor secara dini adanya penyimpangan pegawai. 

Sementara itu, Ketua Umum Asbanda, Supriyatno, menyatakan pihaknya telah menerapkan praktik prudential banking dengan melakukan penguatan integritas kepada BPD se-Indonesia dengan bekerja sama kepada KPK. 

“Antara lain dalam menyiapkan sistem dan kebijakan terkait LHKPN, pengendalian gratifikasi, implementasi dan revitalisasi whistle blowing system yang dapat digunakan oleh BPD seluruh Indonesia, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan oleh pejabat di lingkungan BPD,” kata Supriyatno.

Asbanda bersama KPK, tambah Supriyatno, juga telah melakukan kerja sama pencegahan korupsi terkait optimalisasi penerimaan daerah. Khususnya pajak daerah yang dipungut dari transaksi masyarakat dengan penyedia jasa di daerah seperti hotel dan restoran. 

Terbukti, tambahnya, dari kerja sama tersebut terjadi peningkatan penerimaan daerah yang berdampak positif pada PAD. 

Naikkan Daya Saing

Sementara itu, Komisaris Utama Bank Papua T E A Hery Dosinae mengakui, BPD masih perlu meningkatkan daya saing dalam berkompetisi dengan bank-bank Himbara.

Dia menambahkan, bahwa BPD diuntungkan dengan adanya dana pemda yang disimpan di BPD. Namun, dia juga mengeluhkan pemegang saham yang seenaknya memindahkan dana dalam waktu-waktu tertentu ke bank Himbara.

“Hal Ini perlu dilihat secara komprehensif. Semoga KPK mendampingi kita terus untuk pembenahan ke depan,” ujarnya.

Dalam rakor yang menjadi forum dialog dengan BPD seluruh Indonesia tersebut juga mengemuka sejumlah persoalan yang menjadi kendala hingga dampak pandemi COVID-19 membuat BPD harus melakukan restrukturisasi kredit dalam jumlah besar. BPBD pun harus mengubah rencana bisnis baik tahun berjalan maupun untuk tahun mendatang.

Menindaklanjuti rakor, Alex mengusulkan agar KPK bersama Asbanda berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Dalam Negeri terkait belum adanya regulasi penempatan dana atau deposito daerah dan persoalan lainnya. Perbaikan BPD dengan memetakan titik-titik kelemahan dalam sistem pengelolaan BPD juga dibahas dengan OJK. (LK)