Pj dan Pjs Bupati di Riau Dilarang Mutasi Pegawai

Foto: Ilustrasi mutasi jabatan 

Lancang Kuning, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyatakan bahwa Penjabat (Pj) dan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati tidak boleh melakukan mutasi terhadap pegawai, kecuali mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hal tersebut, ditegaskan Gubri saat memberi arahan dalam acara pelantikan Pj Bupati Bengkalis serta pengukuhan empat orang Pjs Bupati, yakni untuk Kabupaten Kuantan Singingi, Siak, Rokan Hulu dan Rokan Hilir, Sabtu (26/9/2020) di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro Pekanbaru. 

Dalam kesempatan tersebut,Gubri meminta agar Pj dan Pjs yang baru dilantik serta dikukuhkan, dapat mencermati sejumlah sejumlah hal yang juga menjadi amanah Mendagri. Salah satunya, mengenai mutasi pegawai.

"Dilarang melakukan mutasi pegawai, kecuali setelah dan mendapatkan persetujuan Mendagri," ujar Gubri, dikutip dari mediacenterriau. 

Selain tentang mutasi pegawai, Gubri Syamsuar juga menyampaikan sejumlah poin terkait tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Pj dan Pjs tersebut, di antaranya, mengenai kelancaran jalannya roda pemerintahan, penanganan covid-19 di daerah, serta pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. 

Untuk diketahui, adapun sosok Pj Bupati Bengkalis yang dilantik oleh Gubri adalah Asisten III Setdaprov Riau, Syahrial Abdi.

Kemudian, empat orang yang dikukuhkan  sebagai Pjs, yakni Roni Rakhmat (Kadis Pariwisata Provinsi Riau) sebagai Pjs Bupati Kuantan Singingi, Indra Agus Lukman (Kadis ESDM Provinsi Riau) sebagai Pjs Bupati Kabupaten Siak, Masrul Kasmi (Staf Ahli) sebagai Pjs Bupati Kabupaten Rokan Hulu, dan Rudyanto (Staf Ahli) sebagai Pjs Bupati Rokan Hilir. (LK)