KAMMI Wilayah Riau Gelar Webinar Nasional "Blok Rokan di Ujung Tanduk, Who The Next?"

Foto: Istimewa

Lancang Kuning, PEKANBARU -- Kammi wilayah Riau telah menyelenggarakan Webinar Nasional dengan tema “Blok Rokan Di Ujung Tanduk, Who The Next? Menakar Kesiapan BUMN dan Kemampuan BUMD dalam pengelolaan Blok Rokan”.

Diskusi publik dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 13:00-selesai tersebut menghadirkan Perwakilan Pemerintah Provinsi Riau, Bapak Abdul Wahid Komisi VII DPR RI, Datuk Seri H. Al Azhar selaku Ketua MKA LAM Riau, Bapak Faisa Basri selaku Pengamat Ekonomi Nasional, Bapak Marwan Batubara selalu DirektuIndonesian Resources Studies (IRESS), bapak Arie Gumilar selaku Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Bapak Begin Troys selaku Presiden Direktur PT.Migas Hulu Jabar. Ketua DPRD Provinsi juga sudah dihubungi dan diminta menjadi salah salah satu narasumber, akan tetapi pada hari pelaksanaan, tidak ada konfirmasi lebih lanjut.

Diskusi publik tersebut sangat antusisa diikuti oleh para peserta.
Diskusi publik ini langsung di moderatori oleh Wahyu Andrie Septyo selaku Direktur Riset Independent Democracy (IDE) Riau sekaligus pengurus Kammi. Diskusi tersebut dibuka oleh Muhammad Asnawir Nasution selaku Ketua KAMMI Wilayah Riau dan selaku inisiator penyelenggaraan diskusi publik tersebut.

Dalam diskusi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau bapak Indra Agus Lukman menyampaikan perkembangan pengelolaan blok rokan. Dalam penyampaiannya, pihak  Chevron sudah melakukan beberapa persiapan terkait dengan transisi pengelolaan Blok Rokan. Pemprov juga sudah berupaya berkordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait Blok Rokan.

Bapak Abdul Wahid selalu Komisi VII DPR RI juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi harus terus mengupayakan agar secepatnya pengelolaan Blok Rokan dilakukan oleh pemerintah dengan mengoptimalkan BUMD dan BUMN.

Sementara Datuk Seri H. Al Azhar selaku Ketua MKA LAM Riau menyampaikan harapan bahwa pengelolaan Blok Rokan harus bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat terutama masyarakat adat. Cukuplah selama ini masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Bapak Faisa Basri selaku Pengamat Ekonomi Nasional menyampaikan bahwa seharusnya Provinsi Riau bisa menjdi salah satu Provinsi yang lebih kaya dan sejahtera dengan pengelolaan Blok Rokan. Akan tetapi, pengelolaan yang lebih mengedepankan kepentingan perusahaan menyebabkan Riau hanya dapat bagian yang kecil dari hasil sumber daya energinya. Apalagi pada tahun 2021 ini transisi antara Chevron Pacific Indonesia (CPI) terkait  blok rokan sudah jatuh tempo.

Dengan demikian, Pertamina tidak perlu mengikuti tender, tetapi otomatis menerima penyerahan hak pengelolaan dari pemerintah. Beliau juga menyampaikan bahwa ketika transisi blok Rokan, harus lebih mengedepankan pengelolaan berbasis energi baru terbarukan.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Marwan Batu Bara Direktur IRESS bahwa pengelolaan blok Rokan seharusnya bisa berkaca dengan pengelolaan blok mahakam dan blok lainya. Beliau juga mengkritik Permen ESDM No 30/2017 terkait pemberlakuan signature bonus terhadap Pertamina harus dibatalkan karena inkonstitusional.

Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB menyampaikan bahwa Pertamina siap melakukan pengelolaan secara profesional terhadap blok rokan. Banyak sumber daya manusia dalam negeri yang siap mengabdi dalam mengelola blok rokan. Bapak Begin Troys selaku Presiden Direktur PT.Migas Hulu Jabar menyampaikan pengelolaan blok Rokan harus bisa memberikan konstribusi yang luar sangat luar biasa terhadap kemajuan dan pembangunan masyarakat Riau. Seharusnya pengelolaan Blok Rokan bisa lebih sukses dibandingkan daerah lainnya.

Diskusi ini akan terus berlanjut dalam sebagai bagian yang terpisahkan dalam rangka mengawal Blok Rokan. Hal ini juga menjadi momentum, karena Riau sebagai salah satu daerah penghasil minyak terbesar masih memiliki berbagai permasalahan terkait dengan hasil minyak dan kontribusi terhadap daerah. Kammi wilayah Riau akan terus berupaya mengawal transisi pengelolaan blok rokan agar dikelola secara profesional dan memberikan kesejahteraan masyarakat Riau.