Menanggapi Video Dirinya Yang Kembali Viral, Abdul Wahid; Saya Hanya Mewakili Suara Hati Masyarakat Riau

Foto: Abdul Wahid saat Rapat Dengar Pendapat (RPD)  dengan Mentri ESDM Arifin Tasrif beberapa waktu lalu.  

Lancang Kuning, JAKARTA --  Menanggapi pertanyaan beberapa awak media terkait video dirinya yang kembali viral saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mentri ESDM Arifin Tasrif beberapa waktu lalu, Anggota DPR RI asal Riau H. Abdul Wahid menjelaskan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat hanya menyuarakan kebenaran dan fakta yang terjadi.

Hal itu Wahid sampaikan kepada awak media melalui pesat whatsapp, Senin (3/8/2020). 

Baca Juga: Perdana, Inhil Ekspor Kelapa Secara Resmi ke Malaysia

"Sebagai Wakil Riau di DPR RI saya tentu harus menyuarakan fakta yang dialami provinsi riau" Jelas Mantan DPRD Riau 2 Periode ini

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Wahid ini menjelaskan, bahwa kekayan sumber daya alam riau telah banyak menyumbang untuk pembangunan negara, namun kondisi infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat riau justru masih banyak kekurangan.

Baca Juga: Ibas: Berfikir Secara Benar, COVID-19 Itu Ada

"Sumber daya alam yg ada di riau blm mampu memberikan peningkatan kualitas hidup dan infrastruktur di riau, krn pembagian hasil kekayaan alam belum simbang dengan kebutuhan pembangunan di daerah" Jelas Legislator PKB ini.

Menanggapi tentang frasa kalimat 'apakah harus teriak mardeka lagi' yang ia (Wahid) sampaikan dalam video tersebut hanya merupakan sebuah kalimat majas satire sebagai penegasan untuk mengingatkan pemerintah, bahwasanya tidak perlu ada negosiasi semacam itu lagi.

Baca Juga: Pesan Sabu di Malaysia, 3 Warga Inhil Diringkus

" Itu hanya kalimat penegasan saja. sebagai sindiran bahwa tidak perlulah daerah harus selalu teriak merdeka ketika meminta haknya, harus kita mulai dengan negosiasi yang lebih persuasif dan lembut. saya kira pemerintah pusat tentu lebih mengerti keadaan daerah-daerah penghasil" tutur wahid lagi.

"Pak Mentri (Arifin Tasrif) dalam kesepakatan rapat sudah mengungkapkan komitmennya untuk mengkaji ulang tentang kebijakan DBH bagi daerah-daerah penghasil. jika daerah punya kemampuan mengelola blok-blok terminasi tersebut kita harus dorong bersama, saya yakin pemerintah akan memberikan kesemoatan" tutup Wahid. (LK)