PA 212 Tolak Ahok Jadi Dirut Pertamina, Ini Alasannya

Foto: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Komisaris Utama PT Pertamina. (Fajar) 

Lancang Kuning, JAKARTA – Beredar isu bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digadang-gadang akan menduduki posisi sebagai Direktur Utama Pertamina.

Menanggapi hal itu, Juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin menilai, bahwa Ahok memang tak pantas untuk menduduki posisi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

"Kami jelas menolak untuk Ahok menjadi Dirut Pertamina atau jabatan apapun di instansi pemerintahan dengan alasan apapun," kata Novel Bamukmin dilansir dari Vivanews, Kamis, 11 Juni 2020.

Sebab, kata dia, Ahok merupakan mantan narapidana kasus penistaan agama yang sudah divonis dua tahun oleh pengadilan.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

Tak hanya itu, Novel juga menuding bahwa Ahok melakukan dugaan korupsi sampai saat ini rakyat masih menantikan keadilan untuk bisa tegaknya hukum semua pelaporan kasus dugaan korupsi Ahok bisa berhenti ditengah jalan tak satupun diproses dengan jelas dan transparan.

"Salah satunya kasus dugaan korupsi lahan RS Sumber Waras juga kasus kasus dugaan korupsi yang lain yang pernah dilaporkan," ujarnya.

Baca Juga: Ilmuwan Sebut 5 Vaksin COVID-19 China Siap Diuji ke Manusia

Ia menegaskan, bahwa seorang mantan narapidana sudah cacat hukum apalagi untuk memimpin instansi pemerintahan yang sangat vital demi untuk kepentingan hajat orang banyak tidak bisa orang yang sudah cacat hukum karena prosedur masuk diinstansi pemerintahan bukan orang cacat hukum melainjan salah satu persyaratan masuk adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisan (SKCK).

Baca Juga: Debat Lawan Luhut, Rizal Ramli Pakai Jurus Dobel Kepret 

"Dengan begitu ini adalah pelecehan bagi instansi pemerintahan," katanya.

Isu mengenai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali muncul, kali ini mengenai penempatannya sebagai dirut (direktur utama) Pertamina menggantikan Nicke Widyawati.

Desas-desus itu beredar karena Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal kembali merombak direksi di perusahaan minyak pelat merah tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir sepertinya enggan menanggapi jauh isu tersebut. Erick mengatakan pihaknya masih melihat perseorang mana yang direksinya akan diganti dan kembali dirombak. "Itu lagi nanti ada waktunya," ujar Erick di Jakarta. (LK)