Tawuran Sesama Ormas Pecah saat PSBB, Kenapa?

Foto: Tawuran antarormas di Bintara Bekasi. (IG Lambeturah)

Lancang Kuning, BEKASI – Tawuran terjadi antara dua kelompok di kawasan Bintara, Bekasi Barat. Dua kelompok yang bertikai itu diduga adalah ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). Puluhan orang yang dari dua ormas itu saling melemparkan batu.

Dalam video yang tersebar di media sosial, orang yang merekam merupakan salah satu anggota dari PP. Ia menyampaikan jika PP Kota Bekasi sedang bentrok dengan PSHT.

"Bentrokan dengan PSHT. Pemuda Pancasila Kota bekasi siaran langsung. Terus maju!" kata pria dalam video itu, Kamis, 21 Mei 2020.

Ia juga meminta agar semua anggota PP untuk datang ke Bintara dan menutup akses ke Jakarta Timur. "Semua Pemuda Pancasila se-Indonesia merapat-merapat ke Bintara tutup akses Jakarta Timur," ucapnya.

Diketahui bentrokan terjadi diduga karena permasalahan antar kelompok. Saat ini kedua belah kelompok telah dibawa ke Polsek Bekasi Kota untuk dimintai keterangan.

Video bentrokan itupun telah ramai di media sosial. Beberapa akun Instagram telah mengunggah ulang video itu.

"Terjadi tawuran di Jalan Baru I Gusti Ngurah Rai dari Layang Kranji ke arah Stasiun Cakung malam ini Kamis, 21 Mei. Bagi warga yang mau melintas jalan tersebut harap mencari alternatif lain, bebrapa kendaraan juga terbakar di lokasi tersebut," tulis akun @lambe_turah yang mengunggah video tawuran tersebut, dilansir dari Viva.

Atas kejadian itu masyarakat pun menjadi resah. Netizen pun menyampaikan emosinya pada kolom komentar posting-an lambe turah itu.

"Mau lebaran masuk rumah sakit. Syukurlah, ngurang ngurangin hama," tulis netizen.

"Ormas gak ada gunanya, memperkeruh keadaan gak ada hal positif bubarin aja," tulis pengguna Instagram.

"Mumpung lusa bisa salam-salaman, jadinya tawuran sekarang, kali aja ada yang mati," tulis warganet lainnya.

Padahal diketahui pada saat ini sedang berlangsung PSBB untuk Bekasi yang masuk dalam Provinsi Jawa Barat dan skala PSBB Jabar sudah skala provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan disetujui oleh Menkes. (LK)