Ratusan Hektar Kebun Kelapa Mati, Ini Ungkapan Warga Desa Pungkat

LancangKuning.Com -  Setelah aksi Demontrasi di Halaman Kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Juanidi (31) salah satu perwakilan Warga Desa Pungkat menegaskan, pemerintah daerah harus segera mencabut izin PT Setia Agrindo Lestrai (SAL). 

Sebab menurut Junaidi, jika tidak secepatnya dicabut maka perusahaan PT SAL akan terus menyusahkan masyarakat setempat. Bahkan bisa saja mata pencaharian warga setempat hilang begitu saja karena penanaman Kepala Sawit. 

"Aktivitas perusahaan disana merusak lahan-lahan kelapa masyarakat. Saya yakin jika tidak secepatnya di cabut izin, kami dan warga lainnya tidak bisa bertahan hidup lagi," katanya saat dimintai keterangan. Kamis (08/12/16). 

Ia menjelaskan, aktivitas perusahaan sudah ada sejak tahun 2014 silam. Namun  karena tidak ada tindakan tegas para Wakil rakyat (DPRD Red) dan Pemerintah daerah. Sekarang ini perusakan lahan perkelapaan semakin luas, perlahan tapi pasti. 

"Apalagi saat musim kemarau, air susah didapat, hal itu terkait aktivitas limbah kelapa sawit membuat air bersih susah didapat.  Jadi kami berharap sekali pihak pemerintah segera memberikan titik terang kepada warga kami,"  tambah Junaidi, dengan nada sedih. 

Lebih lanjut, aksi yang tergabung dari Ibu-ibu, Organisasi Masyarakat Pungkat Besatu (OMPB) dan terdiri sekitar ratusan warga Pungkat ikut tersebut meminta Bupati Inhil untuk turun langsung mendengar keluhan pendemo. Tapi sayang, H Muhammad Wardan dalam perjalanan menuju Pekanbaru (Sibuk). 

Sebelum menyampaikan orasinya, massa aksi melakukan long march dari Pelabuhan Rumah Sakit menuju kantor Bupati Inhil.

Sementara itu, Kepala Kesbangpolinmas Inhil, Darusallam menyampaikan bahwa saat ini Bupati masih dalam ruang lingkup kegiataan diluar kota. Terutama masalah ini yang berhak mengambil langkah yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Tim khusus sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

"Belum bisa kita katakan atau kita simpul kepada masyarakat, yang mana salah dan benar. Yang jelas warga Desa Pungkat telah menyampaikan keluhan mereka ke kita. Untuk lebih lanjut, akan ada Tim khusus yang mengecek kesana, mengenai kondisi tersebut," kata Darusallam. 

Untuk lebih jelas, nanti ada pertemuan antara Bupati Inhil, pejabat terkait dan sejumlah perwakilan masyarakat Pungkat. "Insyallah tanggal 28 atau 30 Desember 2016 mendatang kita gelar pertemuan dalam membahas masalah ini," singkatnya. 

Deputi Walhi Riau, Boy Even Sembiring menyataka pihaknya akan terus mendukung gerakan masyarakat dalam memperjuangan apa yang menjadi haknya dan memantau aktivitas-aktivitas perusahaan yang dalam operasinya merusak lingkungan.

"Tidak ada alasan bagi pemerintah (Bupati) tidak mau bertemu dengan masyarakatnya sendiri. Yang jelas kita tunggu dari pihak pemda untuk menjadwalkan pertemuan pada akhir Desember ini," tegas Boy. (Ydi)