Jeda Menuju 2024 dan Celah Susut Popularitas Anies

Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

LancangKuning.com, JAKARTA -- Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu kandidat kuat untuk Pilpres 2024. Nama Anies masuk dalam jajaran capres potensial di beberapa lembaga survei.

Pada Juli 2019, LSI Denny JA menempatkan Anies masuk dalam lima belas nama kandidat capres 2024. Dalam survei yang melibatkan 2.000 responden itu, Anies sejajar dengan sejumlah tokoh lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca Juga: Sri Mulyani: Ada Orang Ibadah Bagus, tapi Lihat Uang Jadi Lupa Semuanya

Begitu pula survei Indo Barometer pada April tahun lalu. Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qadari menyebut secara gamblang Anies sebagai calon presiden terkuat untuk 2024.

Namun tren positif tersebut diprediksi tak selamanya akan didapat Anies. Pada 2022, Anies akan meletakkan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Sedangkan UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menegaskan bahwa 2020 bakal menjadi pilkada terakhir. Pilkada 2022 dan 2023 akan diserentakkan dengan pada November 2024, bersamaan dengan pilpres.

Baca Juga: Kebangetan, Parkir Mobil di Mall Hanya untuk Mesum

Artinya, Anies akan nonjob dan gagal memperpanjang kekuasaan, setidaknya untuk merawat popularitas. Posisi strategis di publik itu hilang terhitung Oktober 2022.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan hal ini akan menjadi kerugian besar bagi Anies.

"Kita ini kan masih menganut power center, kekuasaan itu menjadi pusat segalanya. Oleh karena itu jabatan menjadi penting. Ingat dulu bagaimana Jokowi menjadi Presiden karena Gubernur DKI Jakarta, lalu sebelumnya Wali Kota Solo," kata Ujang kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/1).

Posisi Anies, kata dia, makin berat dengan statusnya yang bukan penguasa partai politik. Dia juga diperkirakan tidak punya modal finansial yang besar sebagai pegangan mencalonkan diri di 2024.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

Ujang menjelaskan nasib Anies bisa menjadi seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Gatot yang menjadi calon potensial di 2019, meredup usai dicopot dari jabatannya sebagai panglima.

"Ketika tidak punya kekuasaan, akan butuh perjuangan lebih keras. Kalau tidak, akan dikerjai oleh lawan-lawan politiknya," ucap dia.

Direktur Indonesia Popular Survey Silvanus Alvin menilai hilangnya kesempatan periode kedua merupakan pukulan telak bagi Anies. Namun di saat yang sama, hal ini jadi keuntungan bagi Presiden Joko Widodo.

Jokowi akan mendapat peran kunci untuk menentukan penjabat kepala daerah pengganti Anies. Dengan begitu, ia punya peluang besar memuluskan jalan kandidat yang ia kehendaki.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

"Aturan ini memberikan political leverageuntuk Jokowi. Dia tentu ingin legacy-nya jalan terus, pemindahan ibu kota itu kan bukan policy lima tahun, perlu dikawal," ucap Alvin kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/1).

"Saya yakin Jokowi akan menjadi king maker dan memilih kandidat yang meneruskan kebijakan itu," lanjutnya.

Lebih lanjut, Jokowi diperkirakan akan memanfaatkan sistem pilkada serentak untuk menjegal langkah Anies. Sebab dengan cara itu dia bisa menyusutkan peluang Anies yang kini menyandang status sebagai kandidat paling potensial.

"Ini salah satu strategi Jokowi mengebiri karier politik Anies, ini akan mengebiri jauh sekali. Karena seharusnya di 2022 Anies bisa periode kedua dan mengikuti jejak Jokowi. Tapi dengan ini jalannya dihambat, ditutup," ucap dia. (LKC)