Sekda Inhil Hadiri Serah Terima BMN di Jakarta 

JAKARTA, LancangKuning.Com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau, H Said Syarifuddin menghadiri serah terima Barang Milik Negara (BMN) di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta. Rabu (31/8/16) kemarin. 

Acara tersebut dari pihak Pemkab Inhil hadir yakni Sekda Inhil, Kepala Dinas CKPR Inhil Eddy Efrizak, Dirut PDAM TI Agustian Rasmanto dan Humas Inhil. Penyerahan BMN itu langsung dihadiri Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili  Kepala Biro Pengelolaan BMN, Sumito.

Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Layananan Pengadaan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Sumito mengatakan bahwa BMN tersebut dibangun dengan menggunakan dana APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan pada tahun 2010 sampai tahun 2013.

{{}}

"Hal itu dalam rangka pengembangan permukiman, pengelolaan persampahan, pelayanan air minum, penataan dan revitalisasi kawasan serta infrastruktur perdesaan," kata Sumito, Sabtu (03/09/16). 

Selain itu, ada sebanyak 62 Provinsi, Kabupaten dan Yayasan yang terdiri dari BMN di bidang Pengembangan Kawasan Permukiman senilai Rp 549 Miliar, BMN di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan senilai Rp 87 Miliar. Sedangkan, BMN di bidang Pengembangan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman senilai Rp 43 Miliar dan BMN di bidang Pengembangan SPAM senilai Rp 226 Miliar. 

Untuk BMN Ditjen Penyediaan Perumahan berupa rumah susun sewa (rusunawa) diserahkan kepada dua pemerintah kota senilai Rp 24 Miliar dan lima yayasan senilai Rp 90 Miliar. Serah terima BMN dari Kementerian PUPR kepada pemerintah daerah dan yayasan ini dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menkeu (Menteri Keuangan) selaku pengelola barang

"Beberapa pemerintah daerah yang menerima BMN dari Kementerian PUPR di antaranya adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Bireun, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kota Dumai, Kota Gorontalo, dan Kota Palembang," jelasnya. 

Menurut penuturan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono, Kementerian PUPR menghibahkan BMN berupa infrastruktur permukiman senilai Rp 1 Triliun kepada 3 Provinsi, 39 pemerintah Kabupaten, 20 pemerintah kota dan 7 Yayasan.

BMN infrastruktur permukiman yang diserahkan antara lain rumah susun, bangunan MCK (mandi, cuci, kakus), instalasi pengolahan sampah, instalasi air permukaan dan mata air kapasitas sedang, jaringan air minum dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jalan desa, peralatan dan mesin, serta aksesibilitas bangunan gedung.

Selanjutnya, hibah merupakan bentuk pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tanpa memperoleh penggantian yang dilaksanakan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan budaya serta kebutuhan dasar permukiman bagi masyarakat.

"Ini adalah kali kedua kita menyerahkan aset dan kali ini aset yang diserahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Tahun lalu baru sekitar Rp 400 miliar, hari ini aset yang diserahkan mencapai Rp 1 triliun," ujar Taufik. 

Tambah Taufik, BMN senilai Rp 1 triliun tersebut terdiri dari BMN Direktorat Jenderal Cipta Karya senilai Rp 886 miliar dan BMN Ditjen Penyediaan Perumahan senilai Rp 114 miliar. Untuk penyerahan bisa saja lambat, sebab PUPR tidak mungkin membiayai operasi dan maintenance setelah bangunan itu jadi. Oleh karena itulah proses semacam ini (serah terima BMN) menjadi sangat penting untuk segera dilaksanakan. 

Sementara itu, Sekda Inhil saat diwawancari Wartawan ia mengatakan bahwa Inhil adalah salah satu Kabupaten yang menerima aset dari pemerintah pusat, hal ini khusus Pemda yang nantinya akan diserahkan kepada PDAM Tirta Indragiri. 

"Kita berharap kebutuhan PDAM TI dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Inhil pada tahun yang akan datang," pungkas Sekda. (Ydi)