Vanuatu Kena 'Tampar' Delegasi RI di Sidang PBB

Foto: Diplomat muda Vani Pasaribu respons tegas delegasi Vanuatu. (Rilis PJTRI)
 

Lancang Kuning – Indonesia menolak tegas tuduhan tak berdasar delegasi Vanuatu pada sesi Dialog Interaktif (Interactive Dialogue) dengan Pelapor Khusus PBB (Special Rapporteur) bertema “Indigenous People” yang berlangsung pada 25 September 2020. Sebagaimana rilis PJTRI, diplomat muda Indonesia Vani Pasaribu berbicara tegas merespons tuduhan Vanuatu soal HAM Papua Barat yang dianggap tak memiliki dasar kuat.

Baca juga: Makanan Khas Pekanbaru

Di Dewan HAM PBB, delegasi RI (Delri) mengatakan pernyataan Vanuatu merupakan hal yang manipulatif. RI menyayangkan delegasi Vanuatu yang berulang kali berusaha menyudutkan Indonesia perihal Papua dan Papua Barat. 

Baca juga: Tempat Wisata di Riau

"Terkait dengan tewasnya Pendeta Yeremias Zanambani, Indonesia menolak tegas tuduhan tidak berdasar Vanuatu yang tanpa didukung fakta terverifikasi. Aparat penegak hukum Indonesia dengan serius sedang dan masih melakukan penyelidikan menyeluruh atas tindak kejahatan tersebut," dikutip dari rilis PTRI Jenewa, dilansir dari Viva.co.id

Baca juga: Baru Melahirkan, Artis Jepang Yuko Takeuchi Meninggal Bunuh Diri

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga Pendeta Yeremias Zanambani serta sanak keluarga yang ditinggalkannya. Delegasi Indonesia kemudian sesuai prosedur yang berlaku akan menyampaikan tanggapan resmi atas tuduhan tidak berdasar Vanuatu tersebut pada kesempatan pertama dalam sesi Dewan HAM ke-45.

Baca juga: Militer Rusia Siapkan Pleton Sniper Pembantai Pasukan Ukraina

Sementara terkait undangan Pemerintah Indonesia kepada Komisioner Tinggi HAM (KTHAM) yang akan diwakili oleh kantor regional KTHAM di Bangkok untuk berkunjung ke Provinsi Papua dan Papua Barat masih terus dikoordinasikan antara pemerintah Indonesia dengan kantor regional KTHAM.

"Penting untuk diketahui, pada pembukaan sesi Dewan HAM ke-45, 8 September 2020, KTHAM Michelle Bachelet dalam Oral Update mengenai perkembangan situasi HAM di seluruh dunia yang perlu menjadi perhatian masyarakat internasional, sama sekali tidak mengangkat situasi HAM di Indonesia. Termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat."

Untuk diketahui tren yang menyinggung isu Papua sejak tahun 2016 di PBB terus menurun. Pada tahun 2016 ada 7 negara, tahun 2017 ada 4 negara, tahun 2018 ada 4 negara, tahun 2019 ada 3 negara dan tahun 2020 hanya 1 negara yakni Vanuatu. (LK)