Antara Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Kandidat Ibu Kota Baru Indonesia

JAKARTA- Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, inilah tiga daerah yang menjadi kandidat ibu kota baru Indonesia. Setelah sebelumnya, Presiden Joko Widodo melemparkan sinyal bahwa sudah saatnya ibu kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta. 

Dalam rapat kabiner terbatas, Jokowi mengatakan  ibu kota Indonesia yang baru posisinya di tengah. Tidak terlalu ke barat atau ke timur. 

"Bisa di Sumatera, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah, tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah-tengah. Kira kira itulah," katanya. 

Namun untuk memutuskan tiga daerah itu, harus dikaji mendalam mengenai daya dukung lingkungannya. Lalu, ketersediaan air juga harus menjadi perhatian. Persoalan kondisi alam seperti bukan jalur gempa, juga menjadi perhatian serius yang masuk dalam kajian. 

"Ada tiga kandidat, tapi memang belum diputuskan. Kita harus cek dong secara detail meskipun tiga tahun ini kita bekerja ke sana," jelas Presiden Jokowi, di sela sela mengunjungi PT KMK Sports I, Tangerang Banten, Selasa, 30 April 2019 seperti dilaporkan vivanews.

"Kemudian nanti pengembangan ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan. Semua kalkulasi harus dirampungkan dulu, nanti disampaikan ke saya, nanti saya putuskan," jelas Kepala Negara ini. 

Meski belum memberi tahu ketiga daerah yang menjadi kandidat pengganti Jakarta, Jokowi mengatakan pemerintah akan memutuskan cepat. 

Dengan begitu, ketika di tataran eksekutif atau pemerintah rampung, bisa dikonsultasikan ke DPR. Juga ke tokoh masyarakat dan tokoh politik. 

"Karena ini menyangkut visi ke depan kita dalam membangun sebuah ibu kota pemerintahan yang memang representatif," jelas mantan Gubernur DKI itu. 

Untuk itu, lanjut Jokowi, banyak yang harus disiapkan. Selain menyangkut lokasi, pengembangan ke depan, juga menyangkut payung hukum karena ini kota baru dan lintas kelembagaan. 

"Ya nanti semua baik kajian hukum, kajian sosial, politik semuanya kalau sudah matang nanti diputuskan. Tapi ini tetap harus dikonsultasikan ke DPR," kata Jokowi.(haz)