Upaya Antisipasi Terjadinya Krisis Pangan, Kebijakan Pemerintah Subtitusi Beras Dinilai Belum Siap

Padi yang diolah menjadi beras bahan pangan utama masyarakat Indonesia.(ft:infopku.com)

LANCANGKUNING.COM,PEKANBARU-Berawal dari produksi beras yang mulai menurun, pemerintah berupaya untuk mengganti beras sebagai sumber pangan utama yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Anggota DPRD Komisi II mengatakan upaya pemerintah dalam mencanangkan kebijakan terkait substitusi beras ini masih dinilai belum siap, Selasa (3/10/2023).

“Lihat saja kenyataannya, kita orang Indonesia ini tidak merasa kenyang jika makan tanpa nasi. Contoh, makan roti aja hanya dijadikan sebagai pengganjal sementara. Begitu juga dengan mie, kita makan mie pun di barengi juga dengan nasi. Jadi, jelas upaya pemerintah untuk mensubstitusi beras itu belum siap”. Ucap Hasimi Hamidi.

Semestinya, menanggapi permasalahan krisis beras ini seharusnya pemerintah dapat melakukan beberapa cara dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Seperti, pengalihan fungsi lahan gambut menjadi sawah, dan lain-lain.

“Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan daerah sentra padi. Dengan memaksimalkan potensi lahan pertanian dan produktivitas panen maka tentunya produksi beras akan meningkat," tambahnya.

Namun, pada kenyatannya di provinsi Riau saat ini banyak lahan kosong tapi justru dialih fungsikan oleh masyarakat untuk penanaman sawit. “Ada sekitar 500 hektare tanah yang diresmikan oleh Bapak Gubernur, tapi hari ini mereka mau menanam sawit lagi," imbuhnya.

Hal ini tentunya dapat terjadi karena disebabkan oleh minimnya pengawasan pemerintah. Ini menjadi perhatian kita bersama agar tidak terulang kembali.

Pemerintah harus bersikap tegas dalam hal ini sehingga oknum yang tidak bertanggung jawab merasa jera.

“Seharusnya kita fokus, jika kita ingin meningkatkan produksi beras dan mengatasi terjadinya krisis pangan, maka kita harus fokus disitu," katanya mengakhiri.(ran)