PKS Dilarang Tetapkan Harga TBS Diluar Ketetapan Pemerintah

Foto: Ilustrasi

Lancang Kuning, PEKANBARU - Direktorat Jendral Perkebunan, Kementerian Pertanian merespon anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ditingkat petani yang terjadi saat ini. Pihaknya menilai, penurunan harga TBS yang dilakukan saat ini berpotensi melanggar aturan.

Plt Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Ir Ali Jamil dalam surat edarannya mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari beberapa Dinas yang membidangi perkebunan, petani kelapa sawit (asosiasi petani sawit), serta petugas penilai usaha perkebunan (PUP) dari berbagai provinsi adanya beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) yang telah menetapkan harga beli TBS secara sepihak, dengan kisaran penurunan Rp 300 -1.400/Kg. 

"Kondisi tersebut berpontensi melanggar ketentuan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Pekebuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 01 tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan bisa menimbulkan keresahan, selanjutnya bisa berpotensi menimbulkan konflik petani sawit dengan PKS," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, perlu ditegaskan bahwa CPO tidak termasuk kedalam produk sawit yang di larang ekspor. Pelarangan ekspor hanya diterapkan kepada RBD Palm Olein (tiga pos tarif) (a).1511.90.36 (RBD Paim Oil dalam Kemasan berat bersih tidak melebihi 25 kg, (b) 1511.90.37 (Lain-lain, dengan nilai lodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60) dan (c) 1511.90.38 (lain-lain).

"Sehubungan dengan poin diatas, kami mohon bantuan para Gubernur untuk segera mengirimkan surat edaran kepada para Bupati/Wali Kota sentra sawit, agar perusahaan sawit di wilayahnya untuk tidak menetapkan harga beli TBS pekebun secara sepihak. Memberikan peringatan atau memberikan sanksi kepada perusahaan/PKS yang melanggar ketentuan Permentan 01 Tahun 2016," tegasnya. 

(Mediacenter Riau/ms)