Bawaslu: 700 ASN Langgar Netralitas Pilkada 2020

Foto: Bawaslu 
 

Lancang Kuning, JAKARTA -- Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan sekitar 700 aparatur sipil negara (ASN) terlibat pelanggaran, khususnya netralitas menjelang Pilkada Serentak 2020.

"Sementara yang kita rekap dari 1.500 kejadian pelanggaran, khusus netralitas ASN itu sekitar 700-an dan sudah kita sampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) semua," kata Afifuddin di Magelang, Sabtu (10/10), usai menghadiri simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2020.

Menurut Afifuddin, sebagian besar dari pelanggaran ASN tersebut sudah diputus dan sebagian belum.

"Hal ini sebenarnya mengonfirmasi tentang potensi yang kita petakan dalam tiga titik kerawanan, yakni validitas daftar pemilih tetap (DPT), netralitas ASN, dan politik uang," katanya.

Politik uang, katanya, biasanya meriah di tahapan kampanye sampai di hari H.

Protokol Covid di Masa Pilkada
Afifuddin kemudian menyinggu penerapan protokol kesehatan di masa Pilkada 2020.

Berdasarkan evaluasi dalam masa 10 hari kampanye, bawaslu mencatat 9.189 kejadian, terdapat 256 pelanggara.

"70 di antaranya sudah kita kasih peringatan dan sebagiannya kita cegah sebelum mereka arak-arakan, atau berkumpul lebih dari 50 orang," katanya.

Di masa pandemi ini, katanya, peraturan soal protokol kesehatan merupakan beban penyelenggaraan yang baru.

Afifuddin mengatakan protokol kesehatan ini prasyarat dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Kemudian dinormalkan semua tahapan, dulu pemilih tidak pakai masker, sekarang harus pakai masker dan seterusnya," katanya, dilansir LKC dari CNN Indonesia.com

Ia menyebutkan dari 70 kasus yang sudah diberi peringatan, disarankan untuk dihentikan atau mengurangi sampai dengan batasan, tetapi kalau tetap berlangsung kegiatan dibubarkan. (LK)