Pengangguran AS Dapat Bansos Rp5,8 Juta

Foto: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Politico)

 

Lancang Kuning - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melakukan manuver menjelang pemilihan presiden dengan meneken aturan yang membolehkan pengangguran di negara itu mendapatkan dana bantuan sosial.

Seperti dilansir CNN, Senin (10/8), Trump menjanjikan bahwa kelompok masyarakat yang menganggur akan mendapatkan bansos, walaupun negara bagian tempat mereka tinggal tidak mau membayar sebagian anggaran itu.

Dalam memorandum yang diteken pada Minggu (9/8), Trump menyatakan para pengangguran itu akan diberikan bantuan US$400 (sekitar Rp5.8 juta) setiap pekan. Dia menetapkan pemerintah negara bagian harus menanggung sekitar 25 persen dari dana bansos itu, atau sekitar US$100 (sekitar Rp1,4 juta).

Akan tetapi, sejumlah negara bagian keberatan dengan rencana itu karena mereka saat ini sedang memfokuskan penggunaan anggaran untuk menghadapi pandemi virus corona. Namun, Trump menyatakan pemerintah federal bersedia menanggung seluruh anggaran bansos, asal gubernur yang bersangkutan menyampaikan permintaan secara langsung.

"Kita mempunyai sistem di mana kami bisa menanggung 100 persen, atau menanggung 75 persen dan 25 persen lagi ditanggung pemerintah negara bagian, tergantung mereka," kata Trump dari resor di New Jersey.

Memorandum yang disampaikan Trump adalah salah satu dari empat usulan yang dijalankan sepihak, setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan yang dikuasai Partai Demokrat tidak menemukan kata sepakat dalam hal paket stimulus.

Usulan Trump diperkirakan akan sulit dijalankan. Sebab, jika pemerintah negara bagian tidak mempunyai pos anggaran itu, maka kemungkinan para pengangguran itu hanya menerima tunjangan seperti biasa.

Keputusan Trump langsung dikritik Ketua Dewan Perwakilan, Nancy Pelosi, dan pemimpin fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer.

"Kami kecewa karena ketimbang mencari jalan keluar bagi warga AS, presiden malah memutuskan tinggal di resor golf mewah hanya untuk mengumumkan kebijakan yang lemah dan sempit, serta memangkas tunjangan pengangguran yang dibutuhkan oleh jutaan penduduk, serta membahayakan jaminan kesehatan dan jaminan sosial," kata Pelosi. (LK)