Kepada Media Asing, Anies Akui Frustrasi pada Cara Kemenkes Tangani Corona

Foto: Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Lancang Kuning – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui bahwa ia merasa frustrasi dengan cara yang diambil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menangani wabah corona, utamanya yang terjadi di ibu kota.

Menurut Anies yang juga mantan Mendikbud ini, rasa frustrasi itu dikarenakan pendekatan berbeda yang diambil oleh kementerian yang dipimpin Terawan Agus Putranto itu.

Baca Juga: Misi Bantai Jihadis, Ribuan Tentara Arab Suriah Tiba di Idlib

"Hubungan kami dengan Kementerian Kesehatan, yang lebih membuat frustrasi," ujar Anies, dikutip dari wawancaranya dengan media Australia, seperti diunggah di YouTube Pemprov DKI pada Senin, 11 Mei 2020, dilansir VivaNews.

Anies menyampaikan, di awal wabah terjadi, wewenang pengetesan corona, ada di Kemenkes. DKI mengirim sampel pasien yang diduga dijangkiti corona, namun bingung ketika Kemenkes menyatakan tidak ada satu pun pasien yang positif.

Baca Juga: Mata-mata Aria-body China Ancam Indonesia, BIN Diminta Gerak Cepat

"Di akhir Februari itu kami bertanya-tanya, mengapa semuanya negatif?" ujar Anies.

Anies juga mengemukakan, DKI berinisiatif mengumumkan ada wabah yang sedang terjadi, namun sekadar menunjukkan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) saja. Anies menilai ada perbedaan pandangan dari Kemenkes yang tidak ingin menciptakan suasana panik di masyarakat.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

"Padahal dari sisi kami, pemerintah itu seharusnya responsif, memberi informasi ke masyarakat, memberi peringatan. Pendekatan kami selalu tentang transparansi, dan Kemenkes tidak memiliki pandangan yang sama. Di situlah terjadi ketegangannya," ujar Anies.

Tidak konsisten

Anies juga mengeluhkan kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten terkait operasional bus Antar Kota dan Antar Provinsi (AKAP) dari ibu kota. Menurut Anies kebijakan yang tidak konsisten itu, dikhawatirkan bisa memperparah penyebaran virus corona dari Jakarta ke daerah-daerah lain di Indonesia.

"Contohnya, pada 30 Maret 2020, kami hendak menutup terminal bus AKAP. Pemda DKI yang akan melakukannya. Sayangnya, kebijakan itu dibatalkan oleh pemerintah pusat," ujar Anies.

Anies menyampaikan, baru pada Kamis, 23 April 2020, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik untuk mencegah penularan corona. Namun, pada Rabu, 6 Mei 2020, ada relaksasi atas aturan yang baru diberlakukan.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

"Pada 23 April 2020, mereka menerapkan kebijakan yang sama (yang sempat hendak diterapkan DKI). Tapi saya dengar ada relaksasi aturan lagi," ujar Anies.

Anies juga mengemukakan, karena sudah tidak bisa mencegah mudik atau pulang kampung dari Jakarta, DKI, berinisiatif akan membatasi arus balik ke Jakarta. Aturan yang menentukan hal itu masih disusun, dan akan segera berlaku sebelum Idul Fitri.

"Jadi yang akan kami lakukan sekarang di Jakarta adalah kami akan membatasi masyarakat masuk ke Jakarta setelah mudik. Aturan akan berlaku ke masyarakat yang hendak pulang di akhir Mei," ujar Anies. (LK)