Jokowi Geram Masih Ada Kepala Daerah Belum Alokasikan Dana Corona

Lancang Kuning - Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram masih ada pemerintah daerah yang belum melakukan realokasi dan refocusing anggaran dalam APBD-nya untuk penanganan COVID-19. Dia pun menginstruksikan menterinya untuk menegur kepala daerah yang dimaksud.

Jokowi memang sudah beberapa kali mengingatkan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggarannya baik dalam APBD maupun APBN. Semua anggaran harus difokuskan pada penanganan COVID-19.

"Saya ingin menekankan sekali lagi agar seluruh kementerian, lembaga dan seluruh pemerintah daerah menyisir ulang kembali APBN dan APBD-nya. Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, sekali lagi pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas," tuturnya saat membuka Rapat Sidang Paripurna, Selasa (14/4/2020).

Jokowi kembali menekankan, seluruh anggaran tersebut harus digunakan untuk 3 prioritas yakni kesehatan, jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi untuk UMKM dan pelaku usaha."Potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokuskan semuanya, fokuskan kekuatan kita pada upaya penanganan COVID-19. Baik di bidang kesehatan maupun penanganan sosial ekonominya," tambahnya.

Namun dia melihat masih banyak pemerintah daerah yang belum melakukan hal itu. Untuk itu dia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur kepala daerah yang dimaksud.

"Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan agar mereka ditegur," tuturnya.

"Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19. Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respon dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini," tambahnya.Jokowi mencatat ada 103 pemerintah daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Lalu ada 140 pemerintah daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi.

Jokowi pun meminta Tito dan Sri Mulyani untuk membuat pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan wabah COVID-19.(finance.detik.com)