Cabut Subsidi Gas 3kg, Anggota DPRD Riau: Ini Hanya Menambah Beban Rakyat

PEKANBARU-Belum lama iuran BPJS Kesehatan di naikkan, Pemerintah Pusat kembali berencana mencabut subsidi gas elpiji 3Kg. Kebijakan ini dikatakan anggota Komisi II DPRD Riau jelas bukan kebijakan pro rakyat dan hanya akan menimbulkan beban bagi masyarakat.

"Kita minta Pemerintah meninjau ulang kebijakan ini, ujar Sewitri di Pekanbaru, Rabu (22/1/2020).

Sewitri juga mempertanyakan alasan pemerintah yang akan mencabut subsidi ini karena jelas tidak tepat sasaran.

"Jika tidak tepat sasaran seharusnya yang dievaluasi itu pendistribusiannya. Bukan kebijakannya yang diubah. Saya tahu betul gas bersubsidi ini banyak dibutuhkan masyarakat," ucap politisi Golkar tersebut.

Dirinya berharap pemerintah pusat dapat mengkaji kembali kebijakan tersebut, jika ini diterapkan dalam waktu dekat maka akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat karena akan berdampak pada perekonomian, termasuk sektor usaha kecil yang selama menggunakan gas tersebut.

"Logikanya, kalau usaha kecil, menggunakan elpiji 3 kg. Akan berdampak dengan biaya produksi. Otomatis penjual akan menjual barangnya dengan harga yang tinggi. Kalau harga jualnya tinggi berarti bisa berdampak pada kebangkrutan karena barang dagangannya belum tentu laku terjual semua," ucapnya seperti dilansir dari Antara.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat berencana akan melakukan penghapusan subsidi elpiji 3 kilogram pada pertengahan tahun mendatang. Elpiji 3 kg pada pertengahan tahun ini akan dijual mengikuti harga pasar. Jika mengikuti acuan Elpiji 12 kg seharga Rp139.000 per tabung, maka harga jual Elpiji 3 kg nantinya bisa mencapai Rp35.000 per tabung.

Meski kebijakan ini belum diputuskan pemerintah. Namun harga gas melon itu sudah mulai merangkak naik. Bahkan sudah ada yang menjual senilai Rp35.000.(rie)