Ahok Masuk, Erick Tohir Lakukan Bersih-bersih
JAKARTA-Manatn Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipastikan akan menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.
Kepastian ini bahkan, dikatakan Menteri BUMN Erick Tohir, akhir pekan ini di Jakarta. "Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick.
"(Ahok) akan didampingi Pak Wamen (BUMN) Budi Sadikin jadi wakil komisaris utama," lanjut dia.
Selain masuknya Ahok BTP dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina. Jabatan Komisaris Utama (Komut) sebelumnya dijabat oleh Tanri Abeng.
Belum seratus hari menjabat sebagai menteri BUMN, Erick Thohir membuat gebrakan dan terobosan tak biasa.
Berniat bersih-bersih di perusahaan milik negara itu, Erick Thohir pun bergerak cepat.Dimulai dengan memilih tiga wakil menteri BUMN yang mendampinginya.
Disusul langkah yang penuh kontroversial yakni berencana menarik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke dalam perusahaan BUMN.
Kontroversi karena mengundang pro dan kontra.
Terutama dari lawan politik Ahok di Pilkada DKI Jakarta lalu masih terus mengkritisi kebijakan kementerian BUMN itu.
Setelah Ahok, giliran Erick Thohir mengundang mantan pimpinan KPK Chandra Hamzah ke kantornya
Kabarnya Chandra Hamzah dipercayakan menduduki sebuah jabatan di BUMN.
Dalam pertemuan itu, Chandra mengaku berbicara dengan Erick mengenai masalah hukum serta pembenahan
BUMN.
Kendati demikian, ia menepis panggilan Menteri BUMN itu terkait mengisi jabatan di BUMN.
"Enggak usah kalau-kalau lah. Nanti kita lihat saja ya," ujar Chandra, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.
1. Deputi Dipindahkan
Setelah itu, Erick Thohir kembali membuat gebrakan.
Kemarin dia mulai merestrukturisasi para penjabat di Kementerian BUMN.
Langkahnya yakni dengan sapu bersih seluruh pejabat eselon I di kementerian yang ia pimpin.
Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan 7 pejabat eselon I kementerian BUMN itu akan dialihkan menjadi direksi di sejumlah perusahaan plat merah. Saat ini 6 diantaranya sudah alih jabatan.
"Perlu ada penyegaran dari teman-teman deputi itu bahwa mereka sebagian berasal dari korporasi juga," ujarnya di Jakarta, Senin (18/11/2019).
