Pakar Hukum Tata Negara UI: PP 21/2020 Tak Jelaskan Kriteria PSBB

Pakar Hukum Tata Negara UI: PP 21/2020 Tak Jelaskan Kriteria PSBBPakar Hukum Tata Negara UI: PP 21/2020 Tak Jelaskan Kriteria PSBB
magangpublishedAtJumat, 3 April 2020
Pakar Hukum Tata Negara UI: PP 21/2020 Tak Jelaskan Kriteria PSBB

Lancang Kuning Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Fitriani Ahlan Syarif mengatakan kriteria dan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)......

Selengkapnya