PDIP Ingin Desain Baru Kementerian Dibahas Sebelum Nama Menteri

Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Grandyos Zafna/detikcom)

LancangKuning.com, Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyantomenegaskan susunan kabinet yang beredar di masyarakat merupakan berita bohong (hoax). Dia mengatakan partai koalisi belum membahas kabinet bersama Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

"Susunan kabinet itu hoax karena kami belum melakukan pembahasan secara khusus," kata Hasto saat ditemui di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Hasto yang suka menjabat Sekretaris Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mengatakan pembahasan kabinet periode kedua pemerintahan Jokowi bukan membahas perorangan. Hasto sendiri mengatakan PDIP ingin agar struktur kabinet Jokowi di periode kedua dirancang dengan misi membuat pemerintahan berdaulat, berdikari di bidang ekonomi, dan membanggakan kebudayaan Indonesia.

PDIP kemudian melempar wacana agar lebih dulu dilakukan restrukturisasi kementerian. Setelah pembahasan restrukturisasi kementerian selesai, lanjutnya, baru bisa dibahas soal sosok yang pantas untuk mengisi kementerian tersebut, melansir detik.com

"Kita harusnya berbicara tentang struktur terlebih dahulu, kita berbicara tentang bagaimana menkonya, bagaimana mendorong investasinya, apakah menteri investasi kemudian dijadikan dengam Badan Koordinasi Penanaman Modal dan sebagainya, apakah Menteri Perindustrian dijadikan satu dengan Perdagangan?" kata dia.

"Ini yang harus kita bahas terlebih dahulu. Ketika desainnya sudah clear, sudah sesuai dengan skala prioritas kebijakan Pak Jokowi, baru kita berbicara orang-per orang," sambung Hasto.

Sebelumnya, pengamat ekonomi Faisal Basri menilai harus ada perombakan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Pasalnya, kinerja dua kementerian ini dinilai kurang maksimal selama periode pertama Kabinet Kerja. Selain itu, juga banyak kebijakan yang dianggap saling bertentangan. Sehingga, menurutnya, lebih baik jika Kemenperin dan Kemendag disatukan kembali.

"Saya harapkan (Kemenperin dan Kemendag) disatukan kembali," ujarnya dalam acara diskusi di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (17/7).

Hal senada diungkapkan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti yang menilai pemerintah Jokowi di periode kedua perlu mengkaji fungsi kementerian atau lembaga negara. Hal ini bertujuan agar tidak ada tumpang-tindih.

Bivitri mengatakan hal itu sekaligus merespons pidato visi Jokowi lima tahun ke depan. Dalam pidato itu, Jokowi berjanji membenahi lembaga-lembaga pemerintahan serta akan mencopot pejabat yang tidak bekerja secara efektif.

Bivitri mengusulkan perlunya pembentukan tim unit kerja presiden seperti di era pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tim unit kerja presiden itu, kata Bivitri, nantinya akan mengevaluasi kerja-kerja menteri kabinet Jokowi setiap tahun.

"Jadi, kalau ada pejabat yang harus dipecat dan ditegur, dan lain sebagainya, harus ada evaluasinya. Jangan sampai ada like and dislike, kan sayang kalau penyebabnya like and dislike secara politik. Kalau ada pemberhentian, harus evaluasi secara objektif," kata Bivitri di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (17/7). (LKC)