Siak Prioritaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Foto: Plt Bupati Siak, Alfedri

LancangKuning.Com, SIAK - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Siak, Alfedri menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak berencana pada tahun 2020 mendatang, sudah tidak ada lagi uang muka masuk sekolah di Kabupaten Siak.

“Itu harga mati,” tegas Plt Bupati pada Rapat Forum Bersama, di ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Komplek Perkantoran Bupati Siak, Senin (11/3/2019).

Baca Juga: Tagar #Facebookdown dan #Instagramdown Menjadi Trending Topic, Apa Penyebabnya?

Lebih lanjut ia mengatakan, prioritas perbaikan pelayanan publik pada program wajib belajar 12 Tahun menjadi tantangan lain pada lembaga Sekolah SMA yang saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Karena itu dia meminta OPD terkait selalu bekerjasama dengan Pemprov Riau untuk mengupayakan agar akses penerimaan masuk sekolah bagi calon siswa dipermudah untuk daerah.

Pemkab Siak, kata Alfredi, sudah mempersiapkan program bantuan untuk menjamin agar siswa bisa melanjutkan wajib belajar hingga tuntas sampai 12 tahun. Misalnya dengan hadirnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Fasilitas pendukung di lembaga-lembaga pendidikan seperti misalnya toilet sekolah harus layak dan bersih. Ia juga minta jumlah ketersediaan toilet di sekolah harus sebanding dengan jumlah murid.

“Saya sering menjumpai toilet sekolah yang tidak layak, ini untuk kenyamanan generasi masa depan kita dalam menuntut ilmu. Tolong hal ini menjadi prioritas”, kata Alfedri, dikutip dari Media Center Riau.

Alfedri juga prihatin dengan masih rendahnya minat baca dan menulis di Kabupaten Siak. Untuk itu program literasi harus menjadi program prioritas.

Baca Juga: Surat Suara di Pekanbaru Mulai Pelipatan dan Penyortiran

“Soal literasi saya minta instansi terkait mensosialisasikan dengan mengembangkan perpustakaan mulai dari tingkat kampung hingga di tingkat kabupaten”, kata dia.

Selain itu, bidang infrastruktur juga menjadi salah satu program prioritas Pemkab Siak kedepan, terutama melanjutkan jalan poros desa yang masih belum selesai.

“Melanjutkan upaya pembangunan infrastruktur, terutama ke wilayah pertanian, kawasan industri, jalan nasional dan jalan menuju destinasi pariwisata jadi salah satu perhatian utama kita ke depan”, sebut Alfedri.

Lebih kurang 60 menit Alfedri menyampaikan panjang lebar arahan kepada jajarannya, untuk menjadi catatan masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Siak.

Selain soal pelayanan publik, fasilitas pendidikan dan infrastruktur, beberapa sektor pembangunan lain yang menjadi sorotan Alfedri, diantaranya pembenahan disektor pertanian, perkebunan, lingkungan, kesehatan, percepatan pelaksanaan kawasan industri Tanjung Buton, dan skema Single Salary Sistem Pegawai Negeri Sipil. (LKC)