SF Hariyanto Ingatkan OPD, Laporan Program Nasional Harus Sesuai Fakta Lapangan

LANCANGKUNING.COM,Pekanbaru-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan pentingnya keakuratan data dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Riau. Ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak melakukan manipulasi maupun rekayasa data dalam penyusunan laporan perkembangan program yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Penegasan tersebut disampaikan SF Hariyanto saat memimpin rapat ekspose perkembangan sejumlah Program Strategis Nasional di Ruang Rapat Kantor Gubernur Riau, Selasa (9/6/2026). Dalam pertemuan itu dibahas berbagai program prioritas, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan.

Menurut SF Hariyanto, pemerintah daerah harus memiliki data yang lengkap, valid, dan sesuai kondisi di lapangan. Hal itu penting agar setiap perkembangan program dapat dipertanggungjawabkan ketika diminta laporan oleh pemerintah pusat.

"Kita tidak ingin ketika ditanya mengenai perkembangan Koperasi Desa Merah Putih atau program lainnya, data yang disampaikan tidak lengkap. Jika itu terjadi, tentu akan menjadi citra buruk bagi Pemerintah Provinsi Riau. Karena itu, jangan ada rekayasa data. Sampaikan kondisi yang sebenarnya," tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat Menteri Dalam Negeri dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau. Untuk itu, seluruh perangkat daerah diminta menyiapkan laporan perkembangan Program Strategis Nasional secara rinci dan terukur.

SF Hariyanto menilai kesiapan data menjadi indikator penting bahwa pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan terhadap program-program nasional yang dilaksanakan di wilayahnya. Oleh sebab itu, setiap OPD terkait harus memahami perkembangan program secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga realisasi di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Zulfadli, memaparkan perkembangan Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat terdiri dari dua kategori, yakni sekolah rintisan dan sekolah permanen. Saat ini, Provinsi Riau telah memiliki tiga Sekolah Rakyat rintisan, masing-masing dua unit di Kota Pekanbaru dan satu unit di Kabupaten Rokan Hilir.

Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat permanen juga tengah berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai sekitar 65 persen dan ditargetkan dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang.

"Insya Allah pembangunan Sekolah Rakyat di Kuantan Singingi dapat selesai sesuai jadwal sehingga bisa dimanfaatkan pada tahun ajaran baru. Selain itu, Kementerian Sosial juga telah memprioritaskan pembangunan sekolah serupa di Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu," ujar Zulfadli.

Ia berharap seluruh Program Strategis Nasional yang digagas pemerintah pusat dapat berjalan optimal di Provinsi Riau. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Dukungan pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam penyediaan lahan dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Dengan kolaborasi yang baik, seluruh program strategis nasional diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.(rie)