1,03 Juta Formasi Tersedia Buat Rekrutmen CPNS 2023

ilustrasi ujian CPNS

LANCANGKUNING.COM,JAKARTA-Lowongan CPNS dan PPPK 2023 akan dibuka untuk 1.030.751 formasi yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga (K/L), serta pemerintah daerah (pemda). 

Dari total formasi itu, 80 persen bakal mengakomodir tenaga honorer menjadi PPPK, kemudian 20 persen untuk fresh graduate yang ingin menjadi ASN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan saat ini rekrutmen CPNS dan PPPK sedang dalam tahap validasi data.

"September nanti, kan ini masih divalidasi dan seterusnya," kata Anas di Gedung DPR, dikutip dari Detikcom, Selasa (11/7/2023).

"Ini untuk mengakomodir harapan publik terkait dengan fresh graduate untuk bisa ditampung di ASN, supaya tidak hanya menyelesaikan honorer. Di sisi lain, honorer kita prioritaskan karena mereka telah mengabdi kepada layanan publik di pemerintah pusat dan daerah," ujar Anas.

Di sisi lain, pemerintah dan Komisi II DPR tengah membahas penambahan status baru ASN yaitu PPPK paruh waktu alias part time.

Rencana itu termuat dalam Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan dengan revisi UU tersebut, maka status ASN akan bertambah menjadi tiga formasi dari yang sebelumnya hanya PNS dan PPPK, kini ada PPPK paruh waktu.

"Ini PPPK dulu hanya satu, sekarang ada dua, ada yang full time, ada yang paruh waktu," katanya, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (5/7).

Ia menambahkan PPPK part time tidak akan bekerja penuh waktu seperti PNS dan PPPK penuh waktu. Mereka bekerja untuk menggantikan pegawai honorer yang akan segera dihapus pada 28 November 2023.

Dengan unsur baru tersebut, pemerintah berharap bisa menjadi solusi bagi tenaga honorer agar tidak kehilangan pekerjaan. Selain itu juga bisa menghemat anggaran negara untuk belanja pegawai.

"Ini menjadi win-win solution. Kalau paruh waktu, tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full time, jadi meringankan anggaran negara. Di satu sisi, para honorer ada kepastian dia bekerja di pemerintahan. Ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan di revisi UU ASN," ujar Guspardi.(rie)