Polemik Penunjukan Pejabat Kepala Daerah di Riau Rawan Gejolak Sosial

Foto: Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Wilayah Riau Dr, Sigit Nugroho, S.Psi, M.Psi 

Lancang Kuning, PEKANBARU - Polemikpenunjukan langsung pejabat Walikota Pekanbaru dan Bupati Kampar diluar rekomendasi yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Riau oleh Kementerian Dalam Negeri, berpotensi memicu gejolak sosial ditengah masyarakat apabila pemangku kebijakan terkait tidak membuka ruang untuk mendengarkan aspirasi rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Wilayah Riau Dr, Sigit Nugroho, S.Psi, M.Psi di Pekanbaru, (15/05/22), dengan memperhatikan dampak psikologis masyarakat terkait isu berkembang, khususnya keberatan yang diajukan tokoh masyarakat dan ninik mamak di Kampar terhadap calon penjabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

"Kemendagri sepatutnya mendengarkan permintaan tokoh masyarakat dan adat yang meminta pejabat ditunjuk dari kalangan putra daerah. Untuk menghidari gejolak akibat indikasi pelanggaran prosedur kepatutan dalam penunjukan. Masyarakat Riau secara psikologi memiliki masa lalu dan sisi traumatik tersendiri terkait penolakan pemimpin yang ditunjuk pusat, selain itu di Kampar juga pernah terjadi gejolak sosial menurunkan kepala daerah" jelas Sigit.

Mantan Dekan Fakultas Psikologi UIR ini juga menyebut apabila hal tersebut tidak diantisipasi dengan baik dapat memicu gejolak sosial yang berulang serta berdampak yang tidak baik bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Kampar, dan dianggap menciderai semangat dan prinsip otonomi daerah.

"Jangan sampai muncul ketidakpercayaan masyarakat kampar terhadap pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri memicu gejolak sosial yang lebih besar yang tidak menguntungkan bagi kondusifitas pembangunan. tentunya akan sangat menyedot energi didaerah itu, sebab melanjutkan pembangunan tentunya butuh ketenangan " jelas Sigit. (LK/Rls)