PKS Kritik Larangan Ekspor Minyak Goreng: Kita Akan Diprotes Mitra

Foto: Anggota DPR Fraksi PKS Mulyanto. (Dok. PKS)

 

Lancang Kuning – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan alasan pemerintah memberlakukan larangan ekspor minyak goreng dan CPO mulai 28 April 2022. 

Menurut dia, harusnya aturan larangan itu berlaku sejak saat diumumkan supaya tidak ada jeda waktu yang memungkinkan perusahaan produsen minyak goreng dan CPO melakukan ekspor besar-besaran di sela waktu larangan. 

"Kalau larangan itu berlaku mulai 28 April 2022 maka sebelum tanggal itu dikhawatirkan akan ada ekspor migor (minyak goreng) dan CPO besar-besaran. Akibatnya persediaan migor dan CPO langka dan masyarakat lagi yang dirugikan," kata Mulyanto. 

Mulyanto mengatakan, pelarangan ekspor minyak goreng dan CPO ini sebagai babak baru “perang” melawan mafia minyak goreng. Sebab beberapa kebijakan tentang tata niaga minyak goreng ini telah ditetapkan dan dicabut sendiri oleh Pemerintah.

Karenanya, Wakil Ketua Fraksi PKS itu meminta agar Pemerintah kali ini konsisten dan tegas dengan kebijakan yang baru diambil. Jangan kalah lagi dengan mafia migor, apalagi godaan atas kebijakan kali ini cukup berat.

"Dengan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng, maka kita mungkin akan diprotes oleh negara mitra dagang, yang selama ini komitmen menyerap produk CPO kita dan turunannya. Walaupun mungkin tidak sekeras kasus batubara,  dapat diperkirakan mereka akan merespons negatif atas sikap kita,” ujarnya.

Yang jelas, katanya, di depan mata, Indonesia akan kehilangan peluang penerimaan devisa dalam jumlah yang cukup besar. Sebab, dari total produksi CPO dan minyak goreng Indonesia, lebih dari 70 persennya didedikasikan untuk pasar ekspor. Apalagi harga CPO dunia sedang bagus-bagusnya dan menjadi 'durian runtuh' (windfall profit) bagi penerimaan devisa pada awal tahun 2022.

“Kemudian, yang langsung terpukul adalah pengusaha minyak goreng yang patuh, karena mereka juga akan kehilangan pendapatan dari pasar ekspor yang sedang terang-terangnya," katanya. 

Karenanya, menurut Mulyanto, Pemerintah harus segera berkonsolidasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih permanen bagi pembatasan ekspor CPO dan minyak goreng ini.

Di samping itu, Mulyanto meminta agar Pemerintah meningkatkan pengawasannya terhadap volume ekspor selama periode 22-28 April ini, karena dalam masa-masa itu berpeluang pengusaha minyak goreng menggunakan aji mumpung untuk memaksimal ekspor mereka. 

Kalau ini terjadi, maka akibatnya akan menimbulkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Hal tersebut tentu sangat tidak diinginkan.

"Idealnya, saat mulai berlakunya suatu kebijakan, tidak terpaut waktu yang terlalu lama dengan masa penetapannya, sehingga kebijakan tersebut tidak masuk angin," kata Mulyanto. 

Pemerintah menetapkan kebijakan HET (harga eceran tertinggi) minyak goreng, namun kebijakan itu dicabut. Begitu pula kebijakan DMO (domestic market obligation) sebesar 20 persen dari kuota ekspor CPO dan turunannya dengan harga DPO (domestic price obligation), bahkan kemudian ditingkatkan menjadi 30 persen kuota ekspor. Namun, kebijakan ini akhirnya juga dicabut.

Pemerintah selanjutnya melepas produk migor kemasan sesuai dengan mekanisme pasar. Sementara untuk minyak goreng curah ditetapkan HET baru sebesar Rp14 ribu per liter, dari sebelumnya hanya Rp11.000 per liter.

Pada 22 April 2022, setelah muncul skandal fasilitas perizinan ekspor CPO, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022, agar pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya murah. (LK)

 

Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Senin, 25 April 2022 - 15:13 WIB
Judul Artikel : PKS Kritik Larangan Ekspor Minyak Goreng: Kita Akan Diprotes Mitra
Link Artikel : https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1470042-pks-kritik-larangan-ekspor-minyak-goreng-kita-akan-diprotes-mitra?page=all&utm_medium=all-page
Oleh : Mohammad Arief Hidayat,Edwin Firdaus