AHY Lawan Tuduhan Moeldoko, Sebut Kubu KLB Berbohong

Keterangan foto: Agus Harimurti Yudhoyono. (Istimewa)

JAKARTA. Lancangkuning.com  - Kisruh partai Demokrat terus memanas, antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) dibawah komando Moeldoko,.

AHY pada konferensi pers, Senin (29/3/21) ingin menguak kebenaran, sekaligus melawan kebohongan dan tuduhan keji Moeldoko dan kubunya terhadap partai Demokrat. 

Berikut keterangan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Meskipun sebagian pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan  Partai Demokrat yang sah (atau yang seringkali disingkat GPK-PD) berasal dari sejumlah partai politik, tetapi kami sangat percaya bahwa keterlibatan elemen-elemen itu tidak mewakili partai politik manapun, melainkan mewakili dirinya sendiri. 

AHY akan melaporkan perkembangan situasi di tubuh Partai Demokrat kepada seluruh kader, simpatisan, dan juga masyarakat Indonesia, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kami kepada publik; karena pada dasarnya, Partai Demokrat adalah partai yang terbuka. Tidak ada yang kami sembunyikan. 

Apalagi berdalih ngopi-ngopi, tapi lantas merampas, merampok dan membegal partai yang sah diakui oleh pemerintah. Kami melaporkan, alhamdulillah Partai Demokrat solid dibawah kepemimpinan AHY. Pasca laporan kami kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 

tanggal 8 Maret 2021 yang lalu; segenap jajaran pimpinan dan pengurus DPP, DPD, DPC, DPAC, sampai hingga tingkat Ranting; serta seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat; semakin kompak, semakin berani, dan semakin siap mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat di seluruh tanah air.

Artinya, seluruh kader juga semakin kompak, semakin berani, dan semakin siap melawan siapapun yang mengancam, dan ingin merebut apa yang kami miliki. Karena bagi kami, perjuangan ini suci; demi menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menyelamatkan  demokrasi di negeri ini.

Begitu juga seluruh anggota legislatif dari Fraksi Partai Demokrat, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten-Kota. Tentu saja, kecuali saudara Jhoni Allen Marbun, salah satu dalang utama GPK-PD, yang telah diberhentikan dari partai dengan tidak hormat, dan tengah diproses Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPR RI. Mereka semua solid dan setia bersama Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Ketua Umum yang sah, 

Agus Harimurti Yudhoyono. Untuk itu, saya menyampaikan terima sebenarnya, dan makin menunjukkan bahwa KSP Moeldoko dan gerombolannya, tidak punya alasan yang fundamental, dan telah keluar dari akal sehat.

Merespons apa yang disampaikan oleh para pelaku GPK-PD yang terus mendiskreditkan Partai Demokrat dan kader-kadernya, kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut.

Pertama, pernyataan yang mendiskreditkan Partai Demokrat tersebut tidak memiliki kebenaran dan tidak akurat, juga tidak ada kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan PD. Justru, yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah gerakan KLB yang melawan hukum itu sendiri, yang justru tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku  GPK-PD.

Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel dan sebagai konsekuensinya, ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum. 

"Dalam proses itu, perlu kami jelaskan, meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat, dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum tersebut dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu, sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik," jelas AHY.

Justru pada 7 tahun terakhir ini, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini, yang dijalankan secara serius, telah menunjukkan hasil yang nyata.

"Kedua, terkait tudingan KSP Moeldoko bahwa ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat. Kami tegaskan, bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme. Ini sudah final. Harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. 

Sekali lagi, KSP Moeldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘tarikan ideologis’ di Partai Demokrat," katanya.

Jika yang KSP Moeldoko maksudkan adalah masalah radikalisme justru Partai Demokrat, dengan asas Nasionalis-Religius, menolak ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia. Tidak ada ruang  bagi ideologi radikal (baik kiri, maupun kanan) di tubuh Partai Demokrat. Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu; yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa.

Gubernur Aceh dan Gubernur Papua, yang merupakan kader utama Partai Demokrat, menjadi contoh konkret, bagaimana implementasi  Pancasila dan kebhinekaan dalam organisasi Partai Demokrat. Pada saatnya, kader-kader utama Partai Demokrat dari beragam identitas bisa menjelaskan kepada publik, bahwa isu pertentangan ideologi dalam tubuh Partai Demokrat adalah fitnah, hoax, dan tuduhan yang keji. 

KSP Moeldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya kemarin. Karena pernyataan KSP Moeldoko ini menyakiti perasaan para penggagas dan pendiri, serta seluruh kader dan konstituen Partai Demokrat dimanapun berada. Tentu saja, kami tidak bisa menerima segala bentuk upaya pembusukan terhadap integritas, prinsip, dan  nilai-nilai yang Partai Demokrat perjuangkan selama ini. 

"Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko? Saya ulangi, Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya  ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko? Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah, melalui fitnah keji, yang tidak bertanggung jawab? Tolong dijawab," sebutnya.

Kita pikir, setelah lebih dari tiga minggu tidak bersuara, KSP Moeldoko akan mengeluarkan argumen yang bernas, ternyata cuma pernyataan bohong lagi, dan bohong lagi; bahkan seolah menghasut dengan pernyataannya soal pertentangan ideologi.

Kebohongan kubu KSP Moeldoko sebenarnya bukan sesuatu yang  baru. Bahkan sejak awal, seluruh kader Demokrat yakin bahwa KSP Moeldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral yang kita pedomani sebagai bangsa yang beradab, apalagi nilai-nilai etika keperwiraan dan keprajuritan. Namun, namun kini, para kader Demo-

krat dan juga masyarakat luas, juga mempertanyakan (mohon maaf) kapasitas KSP Moeldoko; bagaimana mungkin pejabat tinggi negara mengambil keputusan secara serampangan, gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat.

Konstitusi Partai Demokrat, yaitu AD/ART tahun 2020 yang telah disahkan oleh Pemerintah, menyatakan bahwa untuk sahnya penyelenggaraan KLB, harus atas permintaan paling tidak 2/3 dari 34 Ketua DPD dan 1/2 dari 514 Ketua DPC sebagai pemegang hak suara yang sah.

Sementara faktanya, persyaratan tersebut sama sekali tidak dipenuhi. Lalu, bagaimana mungkin KSP Moeldoko merasa bahwa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai Ketua Umum? Padahal kumpulan orang-orang yang hadir di Deli Serdang tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum.

Ini artinya, KSP Moeldoko bohong lagi. Jangan sampai karena merasa terpojok oleh perbuatannya sendiri, dan juga terperangkap atas kebohongan awal (bahwa dia tidak terlibat dalam gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah), kemudian ke depan, KSP Moeldoko dengan pengikut-pengikutnya memproduksi lagi kebohongan-kebohongan baru. Menjadi “mesin” yang memproduksi fitnah, hoax dan adu domba. 

Di sisi lain, jika KSP Moeldoko menyangkal kebohongan-kebohongannya itu, maka ia harus mengakui bahwa ia telah tertipu oleh para makelar politik. Pertanyaannya, beranikah KSP Moeldoko mengakui hal ini? Mengakui pernah atau tertipu dengan makelar politik ini.

Sebagaimana yang saya sampaikan pada konferensi pers lalu, pintu maaf selalu ada untuk KSP Moeldoko, meskipun para kader dan simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa dengan ulah KSP Moeldoko yang telah membegal Demokrat dan merusak demokrasi. Tapi nampaknya, KSP Moeldoko dan kubunya sama sekali tidak menunjukkan penyesalannya; justru terus sibuk melontarkan kebohongan demi kebohongan baru, untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang sesungguhnya, yaitu: pembegalan dan 

perampokan terhadap kedaulatan Partai Demokrat, dan perusakan terhadap demokrasi di negeri ini. 

Selama motif dan sikap ini terus mereka pertahankan, maka selama itu pula kami akan bersatu padu melawannya. 

Akhirnya, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya, Partai Demokrat ingin bisa kembali fokus pada soal-soal kebangsaan lainnya, terutama yang menyangkut masalah kesehatan dan ekonomi rakyat. Tapi, menyelamatkan demokrasi dan mendapatkan keadilan yang sejati, adalah sesuatu yang juga sangat serius, dan fundamental. 

Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, izinkan kami menyelesaikan prahara ini sampai dengan tuntas. Itu semua membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan proses yang tidak sederhana. Namun, tidak ada maksud kami untuk memperpanjang atau memperkeruh situasi yang ada. Karena faktanya, kubu KSP Moeldoko masih terus melakukan manuver politik, menghasut, mengadu domba, melempar fitnah, dan mendiskreditkan Partai Demokrat. (Rls/LK)