Status Merapi Siaga, Jalur Evakuasi Warga Masih Rusak Parah

Lancang Kuning - Jalan akses menuju delapan dusun di kelurahan Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) rusak parah dan belum selesai diperbaiki. Padahal, jalan tersebut sebelumnya menjadi jalur evakuasi warga saat terjadi bencana erupsi Merapi.

Dari pantauan CNNIndonesia.com, jalan yang membujur dari arah selatan ke utara dengan ukuran yang cukup lebar tersebut terlihat rusak parah. Kondisinya tidak beraspal maupun dibeton, dan berlubang-lubang besar dan relatif dalam. Akibatnya, jalan tersebut sulit dilalui, khususnya kendaraan roda dua maupun roda empat.

Jalur tersebut setiap hari digunakan untuk perlintasan truk-truk dengan muatan pasir dari hulu sungai Merapi. Bahkan, ujung selatan jalan yang rusak tersebut juga ada pos penjagaan yang biasanya digunakan juga untuk menarik retribusi bagi kendaraan pengangkut material merapi yang melintas.

Dukuh Besalen, Desa Glagaharjo, Sarwanto mengungkapkan jalan sepanjang kurang lebih 2 km itu sebelum erupsi Merapi 2010 merupakan jalan penghubung, sekaligus jalur evakuasi warga dari delapan dari 10 dusun yang ada di Desa Glagaharjo.

Delapan dusun yang dimaksud adalah Dusun Banjarsari, Ngancar, Jetis Sumur, Gading, Singlar, Glagah Malang, Srunen, Kali Tengah Kidul, dan Kali Tengah Lor yang paling dekat jaraknya dengan puncak Merapi sehingga masuk Kawasan Rawan Bencana (KRB).

"Rusaknya sejak 2010," kata Sarwanto kepada CNNINdonesia.com, akhir pekan kemarin.

Pascaerupsi tersebut, lanjut Sarwanto, akses jalan kembali dibuka dengan menggunakan alat berat. Sementara materialnya hanya digeser di sisi kiri-kanan jalan, sehingga jalan menjadi tidak rata. Seiring berjalannya waktu, jalan yang tak kunjung diperbaiki itu semakin rusak. Terlebih setiap hari ada ratusan truk yang melintas di sana.

"Kami tidak tahu kenapa belum diperbaiki, tapi yang jelas kami punya permintaan dan sudah kami sampaikan. tapi kalau realisasinya tergantung mereka (pemerintah)," tegasnya.

Menurutnya, posisi Glagaharjo itu seperti mistar atau penggaris yang memanjang di samping sungai Gendol. Dengan rusaknya kalan tersebut, maka perekonomian warga juga menjadi tersendat karena akses antardusun terputus.

"Jalan yang rusak itu jalan Kabupaten. Selama ini ada income masuk ke sleman (retribusi), tapi kenapa kok tidak diperbaiki sampai sekarang?" imbuhnya.

Penjabat Kepala Desa Glagaharjo, Tri Wiyono menjelaskan, sekitar tiga bulan lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bupati Sleman datang ke Glagaharjo. Pada kesempatan tersebut mereka menyampaikan bahwa jalan itu sudah ada Surat Keputusan (SK) Bupati Sleman yang pada intinya menjadikan jalan itu sebagai jalur evakuasi sehingga bisa diajukan permohonan perbaikan.

Sedangkan terkait retribusi galian yang dipungut, Tri mengaku, income-nya bagi hasil antara Pemkab dan Pemdes. Hanya saja, karena pembangunan di Sleman cukup masif sehingga anggarannya juga dibagi-bagi.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPBD Sleman, Joko Supriyanto berdalih bahwa belum adanya perbaikan jalan tersebut lantaran ada Peraturan BNPB yang pada intinya KRB 3 tersebut harus dikosongkan sehingga akses jalannya juga tidak bisa diperbaiki.

"Rusaknya sejak 2010," kata Sarwanto kepada CNNINdonesia.com, akhir pekan kemarin.

Pascaerupsi tersebut, lanjut Sarwanto, akses jalan kembali dibuka dengan menggunakan alat berat. Sementara materialnya hanya digeser di sisi kiri-kanan jalan, sehingga jalan menjadi tidak rata. Seiring berjalannya waktu, jalan yang tak kunjung diperbaiki itu semakin rusak. Terlebih setiap hari ada ratusan truk yang melintas di sana.

"Kami tidak tahu kenapa belum diperbaiki, tapi yang jelas kami punya permintaan dan sudah kami sampaikan. tapi kalau realisasinya tergantung mereka (pemerintah)," tegasnya.

Menurutnya, posisi Glagaharjo itu seperti mistar atau penggaris yang memanjang di samping sungai Gendol. Dengan rusaknya kalan tersebut, maka perekonomian warga juga menjadi tersendat karena akses antardusun terputus.

"Jalan yang rusak itu jalan Kabupaten. Selama ini ada income masuk ke sleman (retribusi), tapi kenapa kok tidak diperbaiki sampai sekarang?" imbuhnya.

Penjabat Kepala Desa Glagaharjo, Tri Wiyono menjelaskan, sekitar tiga bulan lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bupati Sleman datang ke Glagaharjo. Pada kesempatan tersebut mereka menyampaikan bahwa jalan itu sudah ada Surat Keputusan (SK) Bupati Sleman yang pada intinya menjadikan jalan itu sebagai jalur evakuasi sehingga bisa diajukan permohonan perbaikan.

Sedangkan terkait retribusi galian yang dipungut, Tri mengaku, income-nya bagi hasil antara Pemkab dan Pemdes. Hanya saja, karena pembangunan di Sleman cukup masif sehingga anggarannya juga dibagi-bagi.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPBD Sleman, Joko Supriyanto berdalih bahwa belum adanya perbaikan jalan tersebut lantaran ada Peraturan BNPB yang pada intinya KRB 3 tersebut harus dikosongkan sehingga akses jalannya juga tidak bisa diperbaiki.