Daftar Isi
LancangKuning -Gerakan Buruh Jakarta akan melakukan aksi pawai (longmarch) menuju ke depan Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, hari ini, Kamis (15/10). Aksi ini digelar dalam rangka menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Longmarch disebut akan dimulai dari lima titik kumpul di dua titik wilayah DKI Jakarta yakni dari Jakarta Timur (Pulogadung, Cakung, dan Jalan Raya Bogor-Pasar Rebo), serta Jakarta Utara (Waduk Pluit dan Marunda).
"Jadi, hari ini kita akan berdemo," kata koordinator lapangan aksi, Supardi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/10).
Baca Juga : Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Lalin Cempaka Putih
Supardi menerangkan rencana longmarch menuju Istana Kepresidenan di Jakarta Pusat akan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, menunggu massa buruh berkumpul. Dia menyebut akan ada 1.000 massa buruh yang ikut dalam aksi tersebut.
Dalam aksi ini, Supardi menyebut ada beberapa tuntutan yang ingin mereka sampaikan.
"Tuntutan kita pertama keluarkan Perppu Omnibus Law, pemerintah untuk segera mengeluarkan Perppu," ujarnya.
Kedua, lanjut Supardi, pihaknya mengutuk aksi represif yang dilakukan kepolisian saat mengamankan unjuk rasa. Ketiga, meminta pemerintah agar fokus pada penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Berkaca dari demo-demo sebelumnya, mass aksi tak bisa mendekati Istana Kepresidenan untuk menyampaikan tuntutannya. Polisi yang mengamankan menyekat pergerakan massa dan mengizinkan massa hanya sampai Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat.
Baca Juga : Maha Vajiralongkorn, Raja Terkaya di Dunia
Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo menuturkan untuk pengamanan pihaknya akan melakukan pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional.
"Situasional, kemarin juga ada demo buruh tapi jumlahnya kan enggak banyak," katanya.
Menurut Sambodo, pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan jika jumlah massa pedemo banyak dan mulai terjadi kepadatan volume kendaraan.
"Yang longmarch juga mungkin enggak banyak, jadi nanti kita lihat perlu ditutup apa tidak," ujar Sambodo.
(dis/kid)
Komentar