Hari Guru Sedunia dan Kisah Honorer Daerah Susah Jadi PNS

Lancang Kuning - Peringatan Hari Guru Sedunia atau World Teacher's Day (WTD) di Indonesia masih diwarnai sejumlah kisah tentang nelangsa para guru honorer, khususnya di daerah.

Salah satunya dialami SMK Negeri 7 Ende Moni, Kelimutu, di Nusa Tenggara Timur, yang hanya memiliki satu PNS. Padahal, ada 23 guru yang mengajar di sekolah tersebut. Sebanyak 20 orang di antaranya adalah guru honorer, dan tiga orang guru yang dikontrak pemerintah provinsi. Status PNS hanya milik kepala sekolah.

Wilfidrus Kado, salah satu guru honorer di SMKN 7, bercerita dirinya tak punya pilihan lowongan lain ketika memutuskan mengajar mata pelajaran agribisnis tanaman pangan dan hortikultura di sekolah itu pada 2017.

Berbekal latar belakang pendidikan di bidang Agroteknologi, pria yang akrab disapa Frid tersebut melamar menjadi guru. Padahal ia tak punya pengalaman mengajar.

"Syaratnya harus sarjana untuk mengajar. Tapi kami juga terkendala, karena belum terbiasa mengajar," ungkapnya ketika berbicang dengan CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Senin (5/10).

Ia bahkan tak pernah melakukan pelatihan apapun, sampai setahun mengajar SMK. Pada 2018 ia mendapat beasiswa untuk mengikuti pendidikan mengajar untuk guru di daerah 3T. Dari situ, baru ia belajar cara yang tepat menjadi guru.

Memasuki tiga tahun mengajar, ia sadar menjadi guru honorer tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Waktu pertama mengajar, ia hanya digaji Rp400 ribu per bulan.

Meskipun sekarang gajinya sudah naik menjadi Rp700 ribu per bulan, jika untuk menghidupi anak dan istri jumlah tersebut masih tak cukup. Frid pun harus berupaya mencari pekerjaan di luar mengajar, salah satunya dengan bertani.

Ia sudah beberapa kali berupaya mengikuti seleksi CPNS. Namun setiap kali mendaftar, ia tak pernah menemukan formasi guru kejuruan di bidang pertanian. Padahal di sekolahnya posisi tersebut diisi oleh guru honorer.

"Saya terpaksa ikut formasi lain, ya tidak lolos. Mungkin kalau formasi guru lebih memungkinkan, peluangnya lebih besar. Hanya sampai sekarang belum ada penerimaan guru kejuruan untuk pertanian, tidak ada formasinya," lanjut Frid.

Situasi serupa juga dialami SMA Negeri 1 Tabukan Utara, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pengajar untuk mata pelajaran geografi, sosiologi, seni budaya dan Bahasa Indonesia di sekolah tersebut diisi oleh guru honorer.

Untuk mata pelajaran seni budaya, sekolah bahkan terpaksa mempekerjakan guru yang hanya memiliki ijazah SMA. Ini karena tidak ada guru seni budaya PNS yang bisa mengisi kebutuhan sekolah.

Padahal, setiap tahun sekolah mengirim kebutuhan guru yang masih kosong ke dinas pendidikan. Dengan harapan kekosongan itu diisi guru PNS. Namun seringkali kebutuhan itu tak terpenuhi.

"Dari dua tahun lalu kita minta guru geografi, sosiologi, tapi seketika dibuka CPNS ternyata formasi itu tidak dikasih ke sekolah kami. Malah waktu itu dikasih guru fisika, padahal sekolah sudah ada guru fisika," ungkap Muhammad Yusuf Ibrahim, salah satu guru di SMAN 1 Tabukan Utara, kepada CNNIndonesia.com.

Perkara ini membuat kebutuhan guru di sekolah bukannya terpenuhi, justru semakin tidak sinkron. Yusuf bercerita sekolahnya kerap kelebihan guru di mata pelajaran yang tidak dibutuhkan, alih-alih menutupi kekurangan.

Kalau sudah begini, sekolah akhirnya harus menutupi kekurangan dengan mempekerjakan honorer. Kini terdapat 13 guru honorer dan 15 guru PNS yang mengajar di sekolah tersebut.

Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru Satriwan Salim mengatakan ketimpangan jumlah guru honorer dengan PNS banyak didapati di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Meskipun jika dihitung, jumlah rata-rata guru di Indonesia sudah mencukupi.

"Jumlah siswa memang sebanding dengan jumlah guru. Kalau ukurannya jumlah guru [hampir] 3,2 juta dibagi jumlah siswa. Siswa kita tercover. Tapi itukan rata-rata. Nggak liat di daerah 3T hanya ada satu guru atau kepala sekolah yang ASN," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menilai tidak meratanya distribusi guru jadi sumber masalah honorer di sekolah. Pihaknya mencatat ada sekitar 764.200 guru honorer. Rinciannya 562 ribu di SMA, 172 ribu di SMP, 61 ribu di SMA dan 5.200 di SMK.

Dari jumlah tersebut, hanya sedikit yang sudah diangkat menjadi PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sebanyak 34 ribu di antaranya termasuk yang mengikuti seleksi PPPK Februari 2019.

Satriwan mengatakan pemerintah perlu menanggulangi masalah ini. Terlebih karena lima tahun ke depan, katanya, jumlah guru PNS yang pensiun cukup tinggi. Ia menyarankan pemerintah membuka rekrutmen PNS dan PPPK untuk guru honorer setiap tahun.

Presiden RI Joko Widodo baru meneken Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Perpres ini bakal jadi salah satu dasar hukum untuk mengangkat 51 ribu tenaga honorer menjadi PPPK, termasuk tenaga guru.

Badan Kepegawaian Negara kini tengah membahas mekanisme terkait pengangkatan tersebut. PPPK bisa langsung menerima gaji setara honorer setelah BKN membagikan nomor induk kepegawaian dan surat keputusan pengangkatan.