3 Petinggi Muhammadiyah Yogya Positif Covid-19

Lancang Kuning - Tiga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinyatakan positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Salah satunya adalah Heri Zuhdianto yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta.

"Kondisi mereka masing-masing baik, dan kategori OTG," kata Wakil Ketua PWM DIY, Arif Jamali Muis, Senin (21/9).

Arif belum bisa mengatakan di mana ketiga pimpinan Muhammadiyah itu terpapar virus corona. Dia hanya memastikan bahwa ketiganya tidak tertular di kantor PWM DIY.

Baca Juga: PGI Curigai Pendeta di Papua Ditembak TNI, Bukan KKSB alias OPM

---

Sejak Agustus lalu, lanjutnya, seluruh kegiatan di sana telah dialihkan secara virtual. Arif menduga para pimpinan Muhammadiyah itu tertular di tempat lain mengingat masing-masing dari mereka memiliki jadwal yang padat.

"Pak Heri Zuhdianto itu selama ini rajin melakukan tes swab mandiri," sambungnya.

Arif lantas meminta agar masyarakat tak menstigma para penderita Covid-19. Sebab, Covid-19 bukan sebuah aib melainkan penyakit yang bisa menginfeksi siapa saja.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

---

Menurutnya, para penderita Covid-19 dan keluarganya justru perlu mendapatkan dukungan.

"Kami juga sedang berupaya untuk menyediaan shelter-shelter untuk OTG," papar Arif.

Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi juga membenarkan kabar mantan walikota terkonfirmasi positif Covid-19.

"Beliau (Heri Zuhdianto) sudah melakukan isolasi mandiri, dan sedang dilakukan tracing," katanya.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

---

Berdasarkan data pemerintah pusat, telah ada 2.245 kasus positif virus corona di Provinsi DI Yogyakarta per Senin (21/9). Dari jumlah tersebut, 1.543 telah sembuh dan 60 orang meninggal dunia.

Di tingkat nasional, ada 248.852 orang Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Sebanyak 180.797 di antaranya sembuh dan 9.677 wafat.

Meski pandemi virus corona belum berakhir, pemerintah tetap memutuskan untuk lanjut melaksanakan pilkada Serentak 2020. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menyatakan sikap.

PP Muhammadiyah meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menunda Pilkada Serentak 2020 mengingat masyarakat masih sangat berisiko tertular virus corona. Namun, pemerintah dan DPR bergeming. Mereka tetap ingin melanjutkan pilkada.