Puan Maharani Didesak Minta Maaf, PDIP: Salahnya di Mana?

Foto: Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah (tengah). (Foto ilustrasi)

Lancang Kuning – Desakan agar Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani untuk meminta maaf atas pernyataannya terkait Sumatera Barat beberapa waktu lalu terus berdatangan. Namun sampai saat ini nampaknya Puan belum ada niat untuk meminta maaf.
 

Baca Juga: Sindir Puan, Fadli Zon: Kalau Ada yang Tersinggung Cukup Minta Maaf

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan saling maaf memaafkan memang tradisi bangsa Indonesia, bahkan setiap hari raya Idul Fitri umat Islam saling maaf memaafkan. Namun, di luar momen tersebut tentunya permintaan maaf biasanya didasari karena ada kesalahan, dan dalam polemik ini, menurut Basarah, Puan tidak melakukan kesalahan apapun.

Baca Juga: Puan Maharani Didesak Minta Maaf, PDIP: Salahnya di Mana?

"Tentu di dalamnya harus mengandung pengertian ada kesalahan yang telah dibuat. Pertanyaannya yang ingin saya sampaikan di mana letak kesalahan pernyataan Mbak Puan, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Saya tidak melihat ada mens rea atau niat jahat untuk menistakan siapa pun termasuk masyarakat Sumatera Barat dalam pernyataan itu," kata Basarah dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne dengan tema "Sumbar Belum Pancasilais?" Selasa 8 September 2020. 
 

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

Basarah mengatakan, yang disampaikan oleh Puan merupakan pesan dan amanat kepada Pasangan bakal calon Kepala Daerah Mulyadi-Ali Mukhni agar senantiasa menegakkan nilai Pancasila dalam kepemimpinannya ketika terpilih.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

"Karena apa yang beliau sampaikan itu semata-mata adalah Amanat adalah Pesan yang disampaikan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan yang kebetulan adalah kader partai Demokrat dan kader Partai Amanat Nasional," ujar Basarah, dilansir dari Viva.co.id

Basarah menduga pernyataan Puan sengaja dijadikan alat untuk melakukan politisasi yang tujuannya menurunkan elektabilitas PDI Perjuangan dalam kontestasi Pilkada 2020.

"Atau justru ada politisasi, ada amplifikasi yang kemudian menjadi komoditas politik, apakah awalnya ini adalah kompetisi Pilkada Sumbar atau kemudian ada motif-motif lain karena Pilkada serentak banyak sekali 270 Pilkada, di masa yang akan datang akan ada Pilpres, ada kontestasi lain sebagainya dan sebagainya," ujarnya

Namun Basarah yakin apa yang terjadi ini akan memiliki dampak bagi Indonesia. "Saya pastikan dalam konteks kultural untuk menjaga silaturahim. Saya kira ini adalah momen dan peristiwa yang berdampak bagi bangsa Indonesia," ujarnya. (LK)