Didemo di KPK dan Kejagung, Walikota Pekanbaru Disebut Kebal Hukum

LANCANGKUNING.COM.JAKARTA-Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT dan sejumlah pejabat Pemko Pekanbaru diantaranya, Sekdako M Jamil, Kadishub Pekanbaru Yuliarso, Mantan Kadis LHK Zulfikri dan Kepala Dinas PUPR Indra Pomi di demo sejumlah mahasiswa di KPK dan Kejaksaan Agung.

Mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Nusantara (FKMN) ini menyorot proses hukum yang tak bisa menyeret Walikota Pekanbaru dan sejumlah pejabat Pemko Pekanbaru.

Ini terlihat dari sebuah spanduk besar yang bertuliskan, "Benarkah Mereka Kebal Hukum. Spanduk ini dipajang pintu masuk Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Jakarta, Rabu (05/08/20) pukul 10.00 WIB.

Koordinator Lapangan, Riswan Siahaan dalam orasinya menyampaikan mereka menggelar aksi tersebut karena kecewa dengan lemahnya kinerja aparat penegak hukum di Riau. Salah satunya dalam menindaklanjuti sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemko Pekanbaru.

 

”Kita kecewa terhadap lemahnya penegakan hukum terhadap pejabat pemerintah kota Pekanbaru. Padahal selama Firdaus MT menjabat walikota, banyak persoalan hukum hingga dugaan Korupsi yang terjadi,” tegas Riswan.

 

Diantaranya disampaikan Riswan menyangkut dugaan Korupsi Proyek Multiyears Pembangunan Perkantoran Pemko di Tenayan yang menelan anggaran sekitar 1.6 Triliun, dimana banyak kejanggalan mulai perencanaan dan pembebasan lahan.

 

”Diduga negara membeli tanah negara, serta pembangunan gedungnya. Selain itu proyek Kawasan Industri Tenayan, dimana Pemko menjalin MOU dengan pihak asing dan swasta. Sementara masih ada lahan masyarakat dan kelompok tani yang belum dibebaskan,” ujarnya.

 

Lebih lanjut disampaikannya, bahkan DPRD Pekanbaru telah meminta lahan KIT distatus quo kan, dan itu sejalan dengan ditolaknya Ranperda RPJMD Kota Pekanbaru yang disahkan dan diduga cacat hukum.

 

” Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemko Pekanbaru telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru bahkan Kejati Riau, namun sampai saat ini tidak jelas proses nya sampai dimana,” tegas Riswan kecewa.

 

Menurut Riswan, FKMN ingin membuka mata para penegak hukum di republik ini, khususnya Kejagung dan KPK bahkan Presiden agar memberikan perhatian serius terhadap dugaan kasus korupsi walikota Pekanbaru beserta kroninya.

 

Aksi yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut sempat menjadi perhatian bagi pengendara yang melintasi bundaran HI namun tetap berjalan lancar, dan massa melanjutkan aksi di KPK dan Kejaksaan Agung RI dengan berkonvoi.(rie/rcc)