Rocky Gerung Cs Bikin Koalisi Kritik, Ini Respon Ngabalin 

 
Foto: Ali Mochtar Ngabalin. (Fajar.co) 
 

Lancang Kuning, JAKARTA – Sejumlah tokoh membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang bertujuan untuk menyampaikan kritik ke pemerintahan Joko Widodo. Pihak Istana pun merespons pembentukan gerakan kolaisi ini.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pemerintah akan terbuka dengan terbentuknya koalisi pengkritik ini. Menurutnya, pemerintah dipastikan tak akan mengintervensi.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru 

"Ya, tentu dan pasti. Negeri ini diatur dengan regulasi yang sangat terbuka. Tak ada satu kebijakan pemerintah diambil tanpa melepaskan itu kepada ke publik untuk memberikan penilaian," kata Ngabalin dalam acara Kabar Petang tvOne yang dikutip VIVApada Senin, 3 Agustus 2020.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

Dia pun meminta agar KAMI bisa ikut berperan membantu pemerintah di tengah kondisi ini. Menurut dia, saat ini diperlukan bersama-sama untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman COVID-19.

Baca Juga: Militer Singapura Terkaya di Asean, tapi TNI Raja Perangnya

Ngabalin menambahkan, beberapa koleganya yang mantan anggota DPR juga bergabung bersama KAMI. Lantaran itu, ia memahami terbentuknya koalisi pengkritik pemerintah itu.

Ia menekankan, Jokowi selaku kepala negara akan terbuka untuk menerima saran dan kritikan dari teman-teman KAMI.

"Bahwa saya pastikan Presiden Joko Widodo membuka diri untuk bisa menerima kritik dan masukan dari teman-teman KAMI sepanjang pilihan-pilihan maupun langkah-langkah itu memberikan nuansa baru, untuk kepentingan bangsa dan negara, kepetingan rakyat," ujar eks Anggota DPR itu.
 

Baca Juga: BMKG Deteksi 10 Titik Panas di Riau, Terbanyak Kabupaten Kuantan Singingi

Pun, anggota KAMI, Said Didu mengatakan pihaknya terbuka dengan siapa saja yang mau bergabung. Tak harus dari nonparpol, kata dia, KAMI menerima pihak dari pemerintah atau parpol.

Said mengklaim sejauh ini sudah ada 150 tokoh dari penjuru daerah yang bergabung dengan KAMI. Kata dia, KAMI dibentuk karena pemerintah sekarang dinilai sudah oligarki. Ia mengatakan, DPR yang seharusnya sebagai pengontrol justru melempem dan tak bisa mengkritik.

"Bahkan DPR dengan sengaja mengamputasi dirinya melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 yang menghilangkan hak budget terhadap dirinya. Itu menjadi perhatian kita, yang akhirnya apa yang diinginkan pemerintah itu berjalan tanpa kontrol," ujar Said, dilansir dari Viva.co.id

Saat deklarasi KAMI, pada Minggu kemarin, 2 Agustus 2020, hadir sejumlah tokoh. Mulai mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, pengamat politik Rocky Gerung, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban.

Selain itu, ada mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua, eks Anggota DPR Ahmad Yani, Juru Bicara Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi, hingga mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. (LK)