Pancasila Berpotensi Jadi Alat Gebuk Pemerintah Bungkam Lawan Politik

Foto: Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun saat.

Lancang Kuning, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun  menilai, dengan menjadikan Pancasila sebagai Undang-undang, berpotensi menjadi alat gebuk pemerintah untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Hal ini diutarakan Refly merespons DPR yang tengah membahas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Pancasila yang seharusnya menjadi alat pemersatu bangsa, akan menjadi alat pemecah belah rakyat Indonesia," kata Refly dalam diskusi virtual yang Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII), kemarin.

Baca Juga: Tiga Warga China Dibakar, Diduga Ini Penyebabnya

Refly menjelaskan, mereka yang mendukung pemerintah dianggap sebagai Pancasilais, sedangkan mereka yang mengkritik pemerintah diposisikan sebagai anti Pancasila, tidak Pancasilais.

"Padahal yang harus diwaspadai adalah mereka para koruptor sebagai tidak Pancasilais tapi berlindung di balik kekuasaan yang mengaku paling Pancasilais,” ungkap Refly, dilansir dari Viva.co.id. 

Baca Juga: Bertambah 672 Pasien Baru, Angka Corona Meningkat saat Memulai New Normal

Menurut Refly, saat ini masyarakat tidak butuh atau tidak perlu dengan RUU HIP. Alasannya karena dalam RUU HIP, terjadi reduksi dan degradasi makna Pancasila hanya menjadi ideologi dan dasar negara.

"Padahal Pancasila memilik fungsi dan peran yang banyak, di antaranya sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, sebagai filter terhadap nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa," paparnya.

Baca Juga: Komandan Jihad Islam Meninggal Dunia

Selain itu, Refly menjabarkan, nilai-nilai Pancasila sudah hidup dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesai ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya, pada masa kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit.

Refly menambahkan persoalan utama pengamalan Pancasila bukan pada masyarakat tapi pada negara. Karena amanah pembukaan UUD 1945 tentang tujuan bernegara itu seharusnya tanggung jawab negara (eksekutif) bukan rakyat.

Baca Juga: China dan India Berdamai, Perang Gagal

"Jadi untuk mewujudkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan kerakyatan dan keadilan sosial, maka itu kewajiban negara untuk memenuhi dan melaksanakan perintah konsitusi. Kewajiban warga negara adalah taat dan patuh terhadap hukum," ujar Eks Komisaris Utama Pelindo I tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum PP KBPII, Nasrullah Larada, menegaskan bahwa RUU HIP ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Salah satunya adalah tidak dimasukkannya TAP MPRS No XXV Tahun 1966 tentang larangan komunisme di Indonesia.

Menurut Nasrullah, RUU HIP ini diharapkan tidak menimbulkan pertentangan di masyarakat dalam kondisi di mana masyarakat masih diliputi wabah Pandemi Covid 19. Karena jika sebuah RUU menimbulkan pertentangan di masyarakat, maka disitulah muncul banyak kemudharatan.

"KB PII sebagai bagian dari mata rantai Umat Islam, yang memiliki spirit membangun Indonesia jaya, merasa perlu terlibat dan melibatkan dalam merumuskan dan menentukan haluan dasar ideologi negara agar tidak bertentangan dengan kepentingan umat Islam," kata Nasurullah. (LK)