Cegah Corona, Papua Perketat Pos Perbatasan

 
Foto: Ilustrasi perbatasan Papua-PNG. Kemendagri meminta pemerintah daerah Papua menutup akses dan memperketat pos perbatasan untuk mencegah penularan virus corona. (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Lancang Kuning, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kastorius Sinaga mengatakan langkah Pemerintah Provinsi Papua menutup akses jalur penerbangan dan pelayaran ke Bumi Cendrawasih adalah arahan dari kementerian.

Penutupan pos perbatasan di Papua dilakukan untuk mencegah penularan virus corona.

"Mendagri pada 13 Maret 2020 telah mengirim surat berisi pengetatan pos perbatasan dalam rangka mencegah Covid-19. Artinya pengecekan lalu lintas orang agar bebas Covid-19 sudah dilakukan untuk kurangi resiko penularan," ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (25/3).

Dalam hal ini, Kastorius mengacu pada surat yang ditujukan kepada Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan ditandatangani Tito selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Baca Juga: Obat Malaria Disebut Tangkal Corona, Begini Jawaban Para Ahli

Dalam surat bernomor BWN/86.03/734/III/2020 tersebut, Tito meminta TNI mengerahkan Satuan Tugas Pengamanan perbatasan Negara (Satgas Pamtas) agar berupaya mengurangi penularan corona. Upaya tersebut khususnya dilakukan di kawasan perbatasan negara.

"Memperketat pengawasan titik-titik perlintasan antar negara yang tidak berstatus sebagai titik perlintasan resmi. Baik di perbatasan darat maupun di perbatasan laut, untuk mencegah berlangsungnya aktivitas lintas batas negara yang berpotensi menularkan Covid-19," tulis surat tersebut.

Baca Juga: Dampak Positif Adanya Teknologi Perkantoran

Selain itu, Tito juga menginstruksikan agar dukungan kepada petugas pemeriksaan dan pelayanan lintas batas negara di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dikerahkan. Ini untuk memaksimalkan pemeriksaan pada lintas batas negara di kawasan perbatasan negara.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

Lebih lanjut Kastorius mengatakan Papua tidak melakukan lockdown terkait wabah corona. Melainkan hanya menyangkut akses pintu keluar masuk di pos perbatasan.

"Banyak warga WNI di luar perbatasan yang diminta keluar oleh negara perbatasan dan sebaliknya. Maka Mendagri bersama dengan Pemda di wilayah perbatasan seperti Papua sudah berkoordinasi tentang arus keluar masuk ini," tambahnya.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan mulai 26 Maret hingga 9 April 2020, akses orang dan penumpang dari laut dan udara akan ditutup sementara. Ini untuk menekan penyebaran virus corona di Papua.

"Namun untuk angkutan barang dan bahan makanan tetap akan dibuka," kata Gubernur Enembe seusai memimpin rapat Forkopimda terkait Covid-19 di Jayapura, dikutip Antara, Selasa (24/3).

Penutupan selama 14 hari ke depan akan diperpanjang bila terjadi peningkatan kasus. Enembe sendiri menyatakan tidak ada istilah lockdown yang diterapkan, melainkan pembatasan sosial.

Status Siaga Darurat sudah ditetapkan di Papua mulai 17 Maret lalu. Penetapan status akan berlangsung hingga 17 April nanti. Ini dilakukan seiring meningkatkan jumlah ODP, PDP dan pasien positif corona di Papua. (LK)