Soal Pertahanan Indonesia, Ini kata Prabowo

 

Foto: Menhan Prabowo Subianto.

LancangKuning.Com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin, 11 November 2019. Menurutnya, pertahanan tidak boleh dipandang hanya sebagai tambahan.

Sebab, infrastruktur boleh dibangun hebat tapi kalau wilayah tak dijaga, maka akan hilang kedaulatan Indonesia.

Baca Juga:  Tempat Wisata di Riau

Mantan Pangkostrad itu juga menjelaskan, wawasan pemikiran dan doktrin pertahanan dan keamanan negara (Hankamneg) akan disusun dan dirumuskan bersama. Adapun pertahanan bagi Indonesia tak bersifat ofensif tapi defensif.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

"Jadi wawasan kita wawasan defensif. Wawasan menjaga kedaulatan kita. Kita tak berniat mengganggu bangsa lain. Saya yakin kita tidak ingin ganggu bangsa lain mana pun. Tapi kita tak boleh membiarkan kepentingan kekayaan kita diganggu bangsa lain," kata Prabowo menegaskan, seperti dikutip dari VIVAnews.

Oleh karena itu, pertahanan negara tidak boleh dipandang sebagai suatu tambahan atau adendum. Akan tetapi pertahanan negara adalah tujuan yang pertama.

Baca Juga: Jemaah Melimpah, Sekda Meranti Resmikan Musholla Barokah

Prabowo mengingatkan, Indonesia boleh membangun infrastruktur yang banyak. Namun, jika tidak mampu menjaga wilayah laut, darat dan udara, maka dipastikan kedaulatan Indonesia akan hilang. "Artinya, kita tidak akan bertahan sebagai negara," jelas Prabowo.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, menyebut akan mendengarkan visi dan misi Presiden terkait bidang pertahanan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Di antaranya mulai dari soal modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), hingga keberpihakan pada industri pertahanan nasional.

Baca Juga: Akreditasi Jurusan Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer El Rahma

"Kita ingin dari Menhan karena kebijakan umum dari Presiden tersebut nanti yang menjalankan dan merancang kebijakan umumnya adalah Menhan. Kita ingin mendengarkan sikap Menhan terkait bagaimana atau apa yang dilakukan untuk meningkatkan kekuatan TNI," kata Meutya Hafid. (LKC)