KLHK Segel 66 Perusahaan yang Beroperasi di Kalimantan dan Sumatra

Foto: Ilustrasi Karhutla

LancangKuning.com, PEKANBARU - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel 66 perusahaan yang beroperasi di Kalimantan dan Sumatera terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Hal ini disampaikan Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Ditjen Gakkum KLHK, Sugeng Priyanto, Jumat (4/10/19).

Baca Juga: BMKG: Hotspot di Riau Nihil, Sulsel Terdapat 101 Titik

“Ada 66 perusahaan penerima izin konsesi yang kita segel karena dinilai lalai, sehingga terjadi kebakaran di lahan mereka,” ujar Sugeng.

Dia menjelaskan, puluhan perusahaan perkebunan itu berada di Kalimantan dan Sumatera. Yang mana, kata dia, berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau dengan total luasan lahan yang terbakar sebanyak 13.000 hektare.

Baca Juga: Inhil Kabupaten Paling Rutin Melaksanakan Operasi Katarak

KLHK kini tengah menyelidiki proses terbakarnya lahan tersebut, menurutnya, jika ada unsur kesengajaan dalam tebakarnya lahan tentu pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Artinya izin perusahaan bisa dicabut.

“Kita akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan mulai dari denda hingga pencabutan izin jika terbukti. Namun akan dilihat dari hasil penyelidikan. Kemungkinan akan ada perusahaan lain yang juga akan disegel,” kata Sugeng.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

Menurutnya, beberapa perusahaan yang terbakar pada 2019 memiliki track record pernah terbakar pada 2015 lalu. Dia menilai, jika terbukti lalai dalam proses penyelidikan, tindakan tegas yang diberikan adalah pencabutan izin.

“Melihat dari segi riwayat sudah ada yang pernah terbakar pada 2015, dan ada juga yang belum. Kita akan sideback ke 2015, jika terbukti makan pencabutan izin kita proses. Untuk tersangka kita akan dalami lebih lanjut. Pemerintah komitmen mau perusahaan asing maupun dalam negeri, selama proses akan kita disegel,” ungkap dia, dilansir mediacenterriau

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

Ia pun menambahkan, untuk menjalankan fungsi pengawasan pihaknya meminta pemerintah daerah pemberi izin tetap melakukan pengawasan pada perusahaan penerima izin konsesi di wilayahnya.

“Ada beberapa yang pernah kita minta daerah untuk mencabut izin, karena yang memberikan izin konsesi adalah daerah. Nah dalam konteks ini siapapun yang memberikan izin melakukan pengawasan,” tuturnya.(LKC)